RAKYATCIREBON.ID - Hj Nina Agustina dan Lucky Hakim resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026 setelah prosesi pelantikan di Gedung Merdeka Bandung, Jumat (26/2).
Kepada keduanya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berpesan kepada Nina-Lucky untuk melaksanakan roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
Nina Agustina dijadwalkan akan langsung melakukan silaturahmi hari ini, Sabtu (27/2) di Pendopo Indramayu.
Kegiatan perdana di hari pertama usai dilantik itu, rencananya akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, H Sirojudin sebagai pengusung Nina Agustina dan Lucky Hakim pada Pilkada Serentak 2020 lalu.
Agenda silaturahmi di kantor yang akan menjadi tempat rutinitas mengelola roda pemerintahan daerah, bertujuan agar saling mengenal
Ia memastikan, kepemimpinan Nina-Lucky akan merangkul semua masyarakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan komunikasi dengan para kontestan Pilkada Indramayu 2020 lalu.
“Dengan kontestan pilkada ya komunikasi biasa. Karena selama ini, ibu Bupati juga sudah komunikasi dengan Pak Taufik Hidayat. Di masa transisi ini, kita butuh agar di awal memimpin tidak buta peta lagi. Makanya, ada tim transisi yang turun ke SKPD-SKPD supaya ketika dilantik, bisa langsung menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawabnya,” papar dia.
Terkait tantangan berat memimpin daerah di masa pandemi, menurutnya, tidak hanya akan dialami oleh Bupati Nina. Namun semua kepala daerah, termasuk incumbent akan tetap menghadapi tantangan berat di masa pandemi. Tantangan itu terutama terkait kebijakan ekonomi.
“Makanya, sesuai visi misi, pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama meski prokes harus tetap dilaksanakan,” kata dia.
Disinggung akan bersih-bersih birokrat yang berseberangan pada pilkada lalu, Sirojudin meyakini tidak ada istilah tersebut. Dia memastikan pasangan Nina-Lucky akan bersikap secara profesional.
Dan sudah semestinya, para birokrat harus mengikuti dan sejalan dengan visi misi dan 99 programnya.
“Tidak ada PNS yang diganti orang luar yang bukan PNS. Tentunya oleh PNS dengan tingkat jabatan dan eselon yang sama. Yang jelas, profesional dan proporsional,” tegasnya.
Sirojudin menambahkan, profesionalitas itu akan dilakukan pula pada open bidding dan pelaksanaannya secara transparan. Tidak ada lagi upeti untuk meraih sebuah jabatan tertentu.
“Tidak ada lagi istilah bayar atau faktor kedekatan untuk mendapatkan jabatan. Saya sudah banyak bicara empat mata dengan Ibu Nina. Semua akan berjalan sesuai aturan yang ada,” tukasnya. (tar)