RAKYATCIREBON.ID - Penolakan terhadap rencana hibah lahan Pemkot Cirebon di kawasan Bima untuk Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) dari pihak tertentu mengundang keprihatinan. Penolakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pengembangan pendidikan di Kota Cirebon.
\"Kami prihatin mendengar tentang gonjang-ganjing tersebut. Masih ada saja yang tidak peduli, bahkan malah tidak mendukung. Padahal walikota sudah sangat peduli untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon,\" ungkap Sultan M Saladin saat ditemui di Keraton Kanoman, Kamis (4/2).
Menurutnya, masyarakat Kota Cirebon sangat perlu peningkatan pendidikan. Saladin mengatakan, ada beberapa perguruan tinggi di Kota Cirebon salahsatunya UGJ yang sangat menonjol.
\"Apalagi memiliki Fakultas Kedokteran. Sangat disayangkan kalau ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi di sisi lain ada yang tidak mendukung,\" kata dia.
Saladin menyatakan, dirinya memiliki pemikiran yang sama dengan Walikota Drs H Nashrudin Azis SH untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui dunia pendidikan. \"Apalagi melihat program pemerintah ke depan, ditambah dengan kemajuan teknologi, seharusnya kawan-kawan kita yang keberatan itu tidak ada,\" tuturnya.
Dia menilai, langkah Pemkot Cirebon yang merespons permohonan hibah dari YPSGJ sudah tepat. Kini giliran DPRD melalui pansusnya untuk menyikapi secara bijak. Saladin mengingatkan, mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah tanggungjawab bersama.
\"Seharusnya hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang berdaya saing. Jadi mari kita sama-sama mendukung. Karena UGJ akan menjadi kebanggan Kota Cirebon,\" katanya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Hibah DPRD, Edi Suripno SIP mengatakan, pihaknya semula berencana untuk konsultasi kembali ke Kementerian Keuangan RI. Beberapa faktor mengakibatkan konsultasi tersebut tidak bisa dilakukan. Bahkan Kemenkeu sendiri, disampaikan Edi, menyatakan bahwa jawaban atas konsultasi terdahulu sudah cukup.
“Semua sudah tertuang dalam surat jawaban dari Kementerian Keuangan. Kita juga tadinya berniat mau konsultasi langsung, tapi (Kemenkeu) tidak bisa menerima dan jawaban yang itu dianggap cukup. Selain memang sedang PSBB juga,” terangnya.
Edi belum bisa memastikan keputusan DPRD terhadap rencana hibah lahan seluas 10.300 meter persegi tersebut akan seperti apa. “Nanti kita rapatkan dulu, kemudian kalau di rapat ada yang sepakat atau tidak, kembali lagi hak fraksi di rapat paripurna,” kata wakil rakyat empat periode itu. (jri)