Pemerintah Kota Cirebon masih terus menggodok rencana refocusing dan realokasi anggaran belanja dalam APBD 2021. Rencana tersebut sudah disosialisasikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cirebon.
Laporan: NURUL FAJRI DAN ASEP SAEPUL MIELAH, Cirebon
\"UNTUK penanganan Covid-19 dan program vaksinasi. Termasuk juga kewajiban kita yang tertunda di tahun sebelumnya,\" ungkap Sekda Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi di Balaikota Cirebon, kemarin.
Ia menambahkan, dengan telah terbitnya keputusan gubernur terkait bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, belum terdefinisikan di APBD 2021. \"Bangub kita dapat Rp156 miliar yang terdistribusi ke lima perangkat daerah,\" ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gusmul itu juga menyampaikan, penyesuaian APBD pun untuk menutup kekurangan pendanaan UHC BPJS Kesehatan, TPP, dan kewajiban yang belum terselesaikan pada tahun 2020.
\"Total Rp109 miliar yang harus ditindaklanjuti. Setelah melakukan penghematan dan penyesuaian, ada Rp70 miliar yang belum diselesaikan dan itu akan disesuaikan dengan belanja perangkat daerah,\" jelasnya.
Pembagian refocusing dan realokasi, sambung Gusmul, setelah dikurangi belanja wajib perangkat daerah yang bersifat mengikat, kemudian DAU, DAK, dan bantuan provinsi, serta belanja yang berkaitan dengan visi-misi, sisanya yang akan dilakukan penyesuaian. \"Besarannya sekitar 36 persen dari sisa yang tidak termasuk tadi,\" katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta camat, Satpol PP, Dishub, dan DKIS untuk menyusun kebutuhan sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19. \"Sedangkan untuk vaksinasi itu nanti Dinas Kesehatan dan kita baru bisa alokasikan Rp20 miliar, termasuk untuk penanganan Covid-19,\" kata dia.
Dengan begitu, total BTT di Dinas Kesehatan sebesar Rp28,5 miliar. Sebelumnya sudah dianggarkan Rp8 miliar dengan rincian, Rp4,5 miliar BTT yang sudah dialokasikan di APBD dan Rp4 miliar untuk vaksin.
Kepala BKD Kota Cirebon, Arif Kurniawan ST menambahkan, alokasi BTT sebesar Rp4,5 miliar difokuskan untuk program isolasi mandiri di hotel dan penunjangnya. \"Sedangkan yang Rp4 miliar lainnya untuk vaksinasi. Dari hasil penyesuaian nanti ada Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan juga. Jadi total Rp28,5 miliar,\" katanya.
Sementara itu, bantuan dari pemerintah daerah, melalui anggaran bantuan tak terduga (BTT) yang juga diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro belum bisa dipastikan, apakah kembali akan digulirkan atau tidak.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUM) Kota Cirebon, Maharani Dewi melihat, meskipun tahun ini anggaran kembali direfocusing, tetapi fokus dari refocusing lebih ke pemulihan di sektor kesehatan.
\"Yang dari kota, kelihatannya tidak dilanjut juga, ini refocusing banyaknya untuk kesehatan,\" lanjut Maharani.
Melihat kondisi para pelaku usaha, serta geliat perekonomian di masyarakat di tahun kedua masa pandemi, bagi Maharani, para pelaku usaha masih merasakan dampak. Sehingga bantuan-bantuan bagi mereka, termasuk bantuan permodalan masih sangat diperlukan.
Tetapi, dengan berbagai upaya yang sudah dilakulan di tahun 2020 lalu, sedikitnya bisa mendorong para pelaku usaha, terutama di tingkat usaha mikro untuk bisa bertahan. Pada tahun 2020, selain memberikan bantuan sosial, baik dari APBD daerah melalui BTT, maupun dari pemerintah pusat melalui program BPUM, DPKUKM juga memberikan pelatihan sekaligus pendampingan bagi para pelaku UMKM di Kota Cirebon, mulai dari sisi produksi hingga manajemennya.