RAKYATCIREBON.ID – Statemen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut Kabupaten Kuningan di urutan pertama termiskin di Jawa Barat, memantik para pemegang kebijakan untuk bersuara. Setelah bupati, giliran wakil bupati dan ketua DPRD Kuningan yang memberikan tanggapan.
Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda mengatakan, dirinya sebagai orang Kuningan tidak terima jika disebut Kuningan sebagai kabupaten termiskin.
“Maka dari itu, saya mewakili pemerintah daerah, juga memohon maaf sebesar–besarnya kepada seluruh masyarakat atas berita atau kabar yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat,” ujar wabup kepada wartawan usai disuntik vaksin, kemarin.
Menurut wabup, pemerintah tidak boleh menyalahkan Covid-19 sebagai penyebab kemiskinan. Meski memang sedikit banyak berdampak pada angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan.
“Dengan adanya statemen dari pak Gubernur itu, kita akan berusaha menciptakan program–program untuk pengentasan kemiskinan. Ini jadi pemecut semangat bagi kita semua khususnya teman–teman perencana yang ada di Bappeda dan seluruh dinas terkait untuk bisa memberikan yang terbaik dengan program pengentasan kemiskinan,” tegas Wabup.
Wabup mengklaim, program yang dilakukannya sebagai ketua Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuningan telah melaksanakan program membantu UKM, agar bisa terus melangsungkan kegiatan. Dan juga memberikan bantuan kepada UKM berupa bahan baku hingga petani agar dimudahkan mendapat bibit maupun pupuk.
“Jadi kita jangan melakukan program memberikan uang ke kepala keluarga secara receh-receh. Tapi lebih menginginkan program yang berkesinambungan. Sehingga masyarakat mempunyai ketahanan pangan maupun pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Kaitan anggaran, wabup mengaku sudah dipersiapkan. Tapi pihaknya akan berkoordinasi dengan semua kedinasan. Karena dia meyakini seluruh dinas di Kabupaten Kuningan memiliki program penanggulangan kemiskinan.
“Semua dinas harusnya mempunyai program untuk melakukan aksi penanggulangan kemiskinan. Setidaknya, statemen itu kita tahu bahwa penanggulangan kemiskinan bukan langkah politik. Dan semua itu juga karena kita belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat,” jelas Ridho.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengaku dengan adanya statemen gubernur tersebut, menjadi tantangan untuk semua. Karena persoalan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, penyusunan program kegiatan kebijakan anggaran harus berpihak kepada penanggulangan ekonomi, sehingga kemiskinan dapat teratasi.
“Apa yang disampaikan gubernur ini bentuk keprihatinan kita semua. Ini untuk bahan introspeksi. Agar kita menyusun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk penanggulangan kemiskinan sendiri sih ya banyak anggarannya. Tapi gak pegang data,” kata Zul.
Zul mengaku akan segera merapatkan barisan untuk membahas penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.
Sebelumnya, Bupati Kuningan H Acep Purnama mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan terkait dampak Covid-19 untuk semua sektor, salah satunya yang berdampak kepada kemiskinan.
“Pak Gubernur menjelaskan se-Jawa Barat. Dari 27 Kabupaten/Kota ada 19 Kab/Kota terlihat peningkatan kemiskinannya cukup tajam. Dari 19 itu ada lima kab/kota yang sangat tajam, di antaranya Kuningan,” kata Acep usai menyaksikan kedatangan vaksin di gudang farmasi, Rabu (27/1).
Jadi, menurut bupati, Kuningan bukan urutan pertama paling miskin. Namun hanya disebutkan yang pertama, di antara daerah-daerah yang terdampak Covid-19. Acep menafsirkan, dari 27 Kabupaten/Kota menjadi 19 yang dampak Covid-19 terasa dan ada peningkatan tajam di 5 Kabupaten/Kota. “Walaupun disebutkan pertama, belum tentu,” ujarnya.