*** Ketua DPRD: Jual Beli Jabatan Jangan Terulang Lagi
SURAT Keputusan (SK) Pemilihan Wakil Bupati Cirebon akan langsung dikirimkan ke provinsi. Tahapan itu segera dilakukan agar pelantikan bisa dipercepat.
Hal itu seperti diakui Ketua DPRD Kabupaten Cirebon HM Luthfi MSi. Ia mengatakan berkas SK pemilihan akan dikirim sesegera mungkin ke Gubernur Ridwan Kamil (RK). “Paling lambat lusa lah ya,” kata Luthfi usai memimpin rapat paripurna, Rabu (2/12).
Soal kapan pelantikan dan lokasi pelaksanaannya, diakui Luthfi bukan kewenangannya. DPRD hanya menjalankan proses kenegaraannya saja. “Soal pelantikan wabup, itu tergantung gubernur. Paling lama satu bulan. Paling cepat biasanya sepuluh hari. Tapi rata-rata empat belas hari kerja,” kata dia.
Luthfi pun mengharapkan produktivitas pemda dalam melayani masyarakat ke depannya bisa lebih optimal. Masalah-masalah yang sempat terjadi, tidak sampai terulang lagi.
“Kita harapkan pelayanannya lebih prima lagi. Persoalan jual beli jabatan jangan sampai terulang kembali. Bupati maupun wakil bupati bisa menjalankan amanahnya. Layani masyarakat, lepaskan semua kepentingan pribadi dan golongan, utamakan kepentingan umat. Dan taati aturan perundang-undangan,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Luthfi, birokrasi bekerja penuh, efektif dan etos kerjanya meningkat. “Caranya proses mutasi rotasi jabatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai kompetensi, penguasaan, pembidangannya,” ucap Luthfi.
Ketua DPRD mengatakan Karena Kabupaten Cirebon perlu akselerasi pembangunan. “Harapan untuk wakil bupati, nanti bisa mensupport penuh kebijakan Pak Bupati, bersinergi dengan Forkopimda. Dan masalah-masalah di Kabupaten Cirebon bisa segera terurai,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Panlih Wabup DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengucapkan terima kasih kepada jajaran panlih dapat bekerja maksimal hingga terselenggaranya proses pemilihan. “Terima kasih juga kepada anggota DPRD hingga pelaksanaan pemilihan ini berjalan lancar terpenuhinya kuorum dan hasinya terpilihnya Ayu,” kata ketua Fraksi PDIP itu.
Pria yang akrab disapa Jimus itu mengatakan tugas panlih wabup berakhir. Ke depannya, diharapkan kinerja pemerintah bisa maksimal. “Kesinergian DPRD dan pemda semakin terjalin. Sehingga penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD,” pungkasnya. (zen)