JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian untuk mempercepat penyusunan roadmap optimalisasi batu bara dalam negeri dengan percepatan teknologi ramah lingkungan.
\"Saya minta agar ditentukan strategi, produk hilir yang ingin dikembangkan sehingga jelas arah yang akan dituju. Seperti berapa banyak yang akan menjadi gas, berapa banyak yang akan diubah menjadi petrokimia dan kawasan yang akan dikembangkan menjadi hilirisasi industri batu bara di mana saja,\" kata Jokowi dalam memimpin rapat terbatas percepatan peningkatan nilai batu bara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/10/2020).
Kepala Negara menegaskan dalam roadmap tersebut harus mencakup wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara untuk menjamin pasokan dalam hilirisasi ini. \"Ada beberapa prioritas yang bisa dikerjakan seperti program gasifikasi batu bara atau DME (dimethylether) gasifikasi batu bara menjadi syngas, dan yang diperlukan industri petrokimia serta DME yang sangat penting sebagai substitusi LPG, dimana LPG kita masih impor sehingga bisa mengurangi impor LPG kita,\" jelas Jokowi.
Roadmap ini dibutuhkan untuk percepatan peningkatan nilai tambah batu bara. Sebab Jokowi ingin Indonesia bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah. Salah satunya, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.
\"Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya adalah batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Ini saya kira strategi besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya,\" terang Jokowi.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah harus mampu bergerak ke pengembangan industri turunan batu bara. Mulai industri peningkatan mutu upgrading, pembuatan briket, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi sampai dengan campuran batu bara cair.
\"Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan batu bara ini, saya yakin dapat meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat, mengurangi core bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia dan tidak kalah pentingnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,\" tegas Jokowi.
Jokowi mendapatkan laporan pengembangan industri turunan ini masih terkendala urusan yang berkaitan dengan keekonomian dan juga terkendala dengan faktor teknologi. Ia menegaskan masalah itu bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan atau BUMN mencari partner. Apalagi di tahun 2019, baru ada 5 pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus/Operasi Khusus (IUPK/OP) yang memproduksi briket batu bara
\"Saya ingin dicarikan solusi mengatasi kelambanan industri turunan batubara ini, karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Ini saya kira memang harus segera diakhiri sehingga bila ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,\" jelas Jokowi. (*)