RAKYATCIREBON.ID-Ada yang berbeda dalam aksi mahasiswa penolakan undang-undang Omnibus Law di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (9/10). Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg dipersilakan memimpin doa, mengakhiri aksi unjuk rasa.
Sontak saja, pria yang merupakan mantan Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon itu pun langsung tampil. Meraih mic mimpin doa. Mahasiswa dan anggota legislatif ikut mengamini. Nuansa unjuk rasa (unras) pun berubah.
Pembacaan doa itu, ternyata sekaligus sebagai penutup. Kebetulan, sudah masuk waktu \"jumatan\".
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Pertama, menolak kehadiran Undang-undang Cipta Kerja yang tidak mensejahterakan rakyat. Mengecam DPR-RI yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang ditengah darurat Covid-19.
Kemudian menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia. Serta mendesak DPRD Kabupaten Cirebon, untuk menyatakan sikap, bahwa menolak RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
\"Itulah tuntutan kami dari kelompok mahasiswa Cipayung Plus. Semoga DPRD Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan tuntutan kami,\" ucap koordinator aksi, Bahyaudin, usai menggelar aksi.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi, mengapresiasi gerakan mahasiswa yang masih konsisten menyuarakan keluhan masyarakat. Pihaknya pun mengaku mensupportnya.
\"Buat apa membuka kran investasi kalau tidak mensejahterakan. Percuma kalau masyarakat tidak mendapatkam ruang. Kami dan bupati mendorong agar presiden segera mengeluarkan Perpu,\" ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon yang ikut serta mendatangi mahasiswa, mengaku akan menindaklanjuti. Pihaknya pun sepakat, dengan yang disuarakan mahasiswa. Makanya, sudah disiapkan drap yang legal, untuk disampaikan kepada presiden.
\"Sebelum mahasiswa menyatakan penolakan, kami dari pemerintah daerah sudah menyiapkan drafnya, untuk ditujukan kepada presiden,\" pungkasnya. (zen)