***Pemulihan Ekonomi Harus Menjadi Prioritas Pembangunan
RAKYATCIREBON.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi menilai, KUA PPAS 2021 berat direalisasikan. Mengingat masuk dimasa resesi. Makanya, pada saat pembahasan di masing-masing komisi dan tim Badan Anggaran (Banggar) nanti, perlu detail pembahasannya.
“Menurut saya dimasa resesi, agak berat. Perlu dikoreksi nantinya dalam pembahasan-pembahasan di komisi dan banggarnya,” kata Luthfi, kepada Rakyat Cirebon, Selasa (15/9).
Melihat kenyataan itu, selaku politisi PKB, Kang Luthfi sapaan akrabnya mengaku tidak memberikan intruksi apapun kepada kader-kadernya di fraksi PKB. Begitupun dengan koalisinya di parlemen. “Tidak ada intruksi apapun. Biar natural saja. Yang tau dinamikanya kan mereka temen-temen di komisi,” ucapnya.
Pihaknya selaku pimpinan di legislative, mengaku akan mensupportnya. “Kita support penuh ya. Dan mendelegasikan ketemen-temen di komisi agar konsen bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak ada intruksi khusus,” tegasnya.
Kalaupun ada, semua tidak berhubungan dengan KUA PPAS yang telah disampaikan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pada saat paripurna kemarin. “Bekerja lah sepenuh hati, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.
Disinggung soal, prioritas manakah yang perlu digenjot ditahun 2021, pria berjenggot tipis itu, menekankan untuk semua sektor.
Hanya saja, pasca pandemic Covid-19 ini, menurutnya pemulihan dampak ekonomi perlu diprioritaskan. “Semua kegiatan harus terkait langsung pada upaya-upaya pemulihan Covid-19,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan anggaran maksimal untuk tahun 2021 nilainya mencapai Rp5,7 triliun. Disampaikan dalam sidang paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (KUA/PPAS) tahun 2021.
Penyusunan itu, masih disusun secara rasional di DPRD Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, prioritas anggaran tahun 2021 diperkirakan 5,7 triliun.
Plafon tersebut masih mengandalkan sumbangan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah masih 671,41 miliar. Nilai itu, bersumber dari pajak daerah sebesar Rp259 miliar lebih.
Retribusi daerah ditargetkan Rp37,26 miliar lebih, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp9,63 miliar, dan pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp364,56 miliar.
Menurutnya, anggaran yang diprioritaskan untuk tahun 2021 yang diperkirakan Rp 5,7 triliun itu jika disetujui dari pusat maupun provinsi, namun ketika yang diusulkan akhir tidak ada jawaban maka akan ada perubahan lagi.
\"Kami menganggarkan Rp5,7 triliun itu sudah dihitung secara rasional. Tapi, nilai itu belum fix. Apalagi, ada hal yang darurat seperti sekarang ada covid- 19,\" pungkasnya. (zen)