RAKYATCIREBON.ID-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti wacana penerapan kebijakan tatanan hidup normal baru (new normal) oleh pemerintah disaat pandemi covid-19. Khususnya, untuk lingkungan Pondok Pesantren.
Pasalnya, pemerintah belum memberikan perhatian terhadap pesantren disaat pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Padahal, disampaikan Ketua Fraksi PKB, H Darusa, jumlah pesantren di Kabupaten Cirebon sangatlah banyak. Keselamatan santri , ustadz, ustadzah dan kyai di pondok pesantren harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah harus memikirkan pesantren. Menyediakan alat rapid test dan alat kesehatan lainnya di pesantren,” kata H Darusa di ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/6).
Hal serupa disampaikan sekretaris fraksi PKB, Hj Hanifah. Menurutnya pesantren merupakan komunitas besar yang rentan, karena terdiri dari santri-santri yang berasal dari berbagai daerah, selayaknya pemerintah daerah membuat gugus tugas pemutus mata rantai covid-19 di lingkungan pondok pesantren.
“Pesantren merupakan komunitas besar, sehingga wajarlah kalau pemerintah harus memberikan prioritas lebih dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal bagi santri-santri di lingkungan pondok pesantren,” kata politisi dari dapil I Kabupaten Cirebon.
Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pondok pesantren dan memfasilitasi gugus tugas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) kesehatan terkait covid-19. Diharapkan santri di ponpes terlayani sesuai dengan protokol kesehatan.
“Bentuk perhatian yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, seperti menyiapkan sarana cuci tangan di kawasan pondok, hand sanitizer, masker hingga sarana atau fasilitas kesehatan, sarana MCK dan sarana air bersih di ponpes,” tambahnya.
Sementara itu wakil F-PKB H Tanung Hidayat pesantren merupakan asset masa depan bangsa. Terutama dalam pembelajaran ilmu-ilmu agama dan pembinaan karakter masyarakat. Oleh karenanya F-PKB berkomitmen mengawal kebijakan pemda terkait new normal pada semua unsure kehidupan masyarakat.
“Kita akan kawal kebijakan new normal yang digagas oleh pemerintah karena pondok pesantren adalah asset bangsa dalam pembinaan ilmu-ilmu agama dan pembinaan karakter masyarakat,” ujar politisi dua periode.
Dipastikan, anggota F-PKB mendukung penuh, agar penerapan new normal yang akan diberlakukan pemerintah berpihak pada pesantren. Untuk menghindari cluster baru, dari dunia pesantren. (zen)