RAKYATCIREBON.ID-Dimasa pendemi Corona, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terfokus dalam upaya penyelesaian Covid-19. Anggaran dipotong habis-habisan. Padahal, persoalan lain di Kabupaten Cirebon masih numpuk.
Sebut saja, berkaitan dengan persoalan sampah. Tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) memaksa warga membuang sampah sembarangan. Hadirlah banyak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Sampah pun menggunung tak terurus. Mulai dari sampah plastik, sampah rumahtangga, hingga sampah yang diduga dari perhotelan, menyatu di TPS liar.
Khusus untuk sampah plastik, ketika diterpa angin, berhamburan, memenuhi ruas jalan. Terjadi dibeberapa titik, parahnya TPS liar bermunculan hampir berdekatan dengan jalan. Sontak saja sepanjang kanan kiri jalanan, dihiasi dengan tumpukan sampah.
Kenyataan ini, tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi dianggap tidak ada, lantaran fokus menangani Corona. \"DLH sebagai leading sektornya jangan tutup mata. Segera tangani. Kan pimpinannya baru. Harus ada semangat baru. Segera tangani. Kalau tidak mampu, ya sudah mundur saja,\" ucap anggota Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurrohim MPdI kepada Rakyat Cirebon, Rabu (27/5).
Menurutnya, Kabupaten Cirebon sudah terlalu lama, berjibaku dengan persoalan sampah. Setiap tahun tidak kunjung selesai. Padahal, anggaran yang dikucurkan, tentu nilainya tidaklah sedikit.
Ditahun 2020, Pemkab harus mulai berbenah. Bagaimanapun, ucap pria yang merupakan alumnus PMII itu, ketika menargetkan 2021 Kabupaten Cirebon terbebas dari sampah, tentu harus diimbangi dengan berjuta upaya. \"Kalau cuma diam saja. Ya percuma. Itu hanya bualan saja. Kita butuh action nyata. Bukan janji-janji. Ini persoalan serius. Dari tumpukan sampah, dapat menumbuhkan masalah. Selesaikan segera, masalah pun satu persatu akan selesai,\" tegasnya.
Pria yang akrab disapa Rokhim itu pun tidak menyangka, dengan adanya temuan baru-baru ini, adanya TPS liar dikawasan Tuparev. Lebih-lebih jenis sampah yang menggunung, diduga salah satunya didatangkan dari hotel. Tentu, itu menjadi keprihatinan.
\"Mestinya, segera eksekusi pengadaan TPA. Jangan sampai berlarut-larut. Soal sampah ini, masuk kategori salah satu pelayanan publik mendasar. Jangan sampai publik menaruh ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dalam waktu dekat, kami juga akan menyurati DPRD, untuk mendorong eksekutif segera bertindak,\" pungkasnya. (zen)