RAKYATCIREBON.ID – Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon mencecar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon dengan beberapa pertanyaan. Hal itu, terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2019.
Ketua Pansus III, Anton Maulana meminta keseriusan DPKPP untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, masih banyak kawasan kumuh, rumah tidak layak huni. Perlu kehadiran pemerintah menyelesaikannya.
Padahal, setiap tahunnya, anggaran yang dikeluarkan untuk DPKPP nilainya cukup besar. Namun persoalan rutilahu saja, misalnya belum selesai. Politisi Partai Golkar itu meminta, agar ada geliat yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikannya.
Khusus untuk Rutilahu, ucap Anton, kalau bisa bantuannya bisa dipercepat. Sekaligus dengan menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih pasca hujan. “Kami minta dipercepat. Kenapa lama. Prosesnya bagaimana. Dan berapa titik lagi kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon, juga berapa nilai anggarannya,” terang dia.
Selaku wakil rakyat, dirinya banyak menerima aspirasi, dilapangan banyak yang mengeluhkan berkaitan dengan bantuan Rutilahu yang tak juga turun. Padahal mereka (warga) telah menyerahkan administrasi ang dibutuhkan. Sebut saja misalnya KTP,\" kata dia.
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan, berapa jumlah keseluruhan Rutilahu dan tahun berapa Kabupaten Cirebon terbebas dari Rutilahu. \"Kenapa masih sulit, prosesnya lama. Sebenarnya apa sih kendalanya,\" tanya Anton.
Menanggapi hal itu, Kabid Perumahan dan Pemukiman DPKPP Kabupaten Cirebon, Asep Djamaludin Malik menjelaskan terkait jumlah Rutilahu di Kabupaten Cirebon ada sekitar 17 ribu rumah tidak layak huni. Setiap tahunnya, DPKPP selalu mengusulkan. Usulan itu, disampaikan ke Pemerintah Pusat.
\"Tiap tahun kita lakukan perbaikan dari APBD II dan tahun ini sekitar 600 lebih Rutilahu yang kita usulkan. Semoga tahun ini bisa di acc,\" jelas Asep.
Terkait penambahan titik air minum, kata Asep, tahun ini ada penyambungan jaringan untuk 12 ribu pelanggan. \"Untuk lebih rincinya kami harus koordinasi dulu dengan PDAM. Tapi tahun ini ada penyambungan untuk pelanggan 12 ribuan,\" katanya.
Namun di tahun ini DPKPP tidak ada pekerjaaan fisik, karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pekerjaan fisik. (zen)