RAKYATCIREBON.ID-Fenomena masyarakat yang menjadi Pak Ogah atau pengatur lalu lintas di sejumlah titik lokasi kerusakan infrastruktur, khususnya di ruas jalan poros kabupaten menuai perhatian Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, Mad Sholeh.
Sholeh menuding, kemunculan Pak Ogah tersebut merupakan dampak sosial dari kegagalan Pemkab Cirebon dalam membuka lapangan pekerjaan. Terlebih, saat ini angka pengangguran cukup tinggi.
“Mereka korban kegagalan Pemkab. Sulitnya mendapat lapangan kerja memaksa sebagian masyarakat memanfaatkan situasi dengan menjadi Pak Ogah yang menjual jasa mengatur lalu lintas dan menutup lobang jalan rusak,” tutur Sholeh, Jumat (28/2).
Anggota Komisi II tersebut menyebut, Pungutan Liar (Pungli) di Kabupaten Cirebon tidak hanya dilakukan oknum pemerintah, namun sudah sampai ke kalangan masyarakat pengangguran, dengan menjelma menjadi Pak Ogah.
Menurutnya, masyarakat yang rela menjadi Pak Ogah, hanya memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Terlebih, kesempatan menjual jasa pengatur lalu lintas lantaran adanya titik infrastruktur jalan yang rusak.
“Adanya satu atau dua orang Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas cukup membantu, apalagi di jalan yang menikung tajam. Adapun Pungli dengan meminta sumbangan sebagai menutup jalan berlobang,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut berharap, Pemkab Cirebon segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak di ruas jalan poros kabupaten. Selain itu, Sholeh meminta PT KAI menaikan jembatan rel kereta api di perbatasan Kecamatan Lemahabang dan Astanajapura.
“Pemkab dan PT KAI harus mencari solusi, karena kenyamanan masyarakat sudah terganggu dengan infrastruktur jalan yang selalu rusak setiap tahunnya. KAI harus menaikkan terowongan dan Pemkab segera lakukan perbaikan jalan,” tandasnya. (rmol)