Kader Inti PKS Merasa Didiskriminasi

CIREBON – Merasa didiskriminasi sejumlah kader inti Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kabupaten Cirebon memilih tidak maju pada pemilihan legislatif tahun 2019. Salah saorang pengurus DPD PKS, Tarsadi mengungkapkan alasannya memilih mundur dari bursa pencalonan disebabkan oleh sikap DPP PKS yang terkesan diskriminatif. “Awalnya saya dicalonkan oleh PKS menjadi bacaleg, kemudian dalam perjalanannya partai menerbitkan aturan. Bahwa kader inti harus menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tapi tanggalnya dikosongkan,” tutur Tarsadi pada Rakcer, Minggu (5/8). Dan itu khusus untuk kader inti, sedangkan kader pendukung tidak berlaku surat seperti itu. Sedangkan pilihannya jika tidak menandatangani surat pernyataan itu, maka kader itu tidak diikutsertakan pada pileg nanti. “Alasannya sebagai syarat pemberkasan untuk bacaleg, tapi kenapa kader pendukung tidak kan aneh. Akhirnya menimbulkan kecurigaan, dari pada kami terus-terusan curiga akhirnya memilih tidak melanjutkan pencalegan,” tegasnya. Padahal, lanjut pria yang menduduki bidang hukum di DPD PKS ini, secara jenjang pengkaderan lebih tinggi kader inti dibandingkan pendukung. “Ini bahasa di jenjang pengkaderan kami, pertama itu kan disebut kader pemula (pendukung, red). Setelah melalui proses pengkaderan minimal selama lima tahun, kemudian baru masuk ke kader inti,” jelasnya. Tarsadi mengaku, munculnya keputusan itu disebabkan konflik internal PKS yang sudah ada sejak tahun 2015 silam. “Ini kan sebetulnya karena persoalan diatas (DPP, red) yang akhirnya berimbas juga ke daerah. Ibaratnya kalau genteng bocor pasti kan rembes juga ke bawah,” sambungnya. Saat disinggung mengenai persoalan internal apa yang tengah dihadapi PKS, Tarsadi mengaku tidak tahu banyak, namun bisa jadi dilatarbelakangi ketidakharmonisan antara Presiden PKS, Sohibul Iman dan Sekjennya Anis Mata.