Bupati Diminta Beri Penjelasan Soal Fatwa PGTC

SUMBER - Aliansi Masyarakat Tegalgubug (AMT) meminta Bupat Cirebon Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi menjelaskan alasan dikeluarkannya fatwa untuk PGTC.

Pedagang Tegalgubug tolak proyek PGTC. dok. Rakyat Cirebon

Koordinator AMT, Imam Muhtadi mengatakan, masyarakat Tegalgubug dan pedagang ingin mengetahui secara langsung pernyataan bupati terkait persoalan PGTC. Oleh karena itu, pihaknya yang didalamnya terdiri dari mahasiswa, ulama, masyarakat dan pedagang meminta waktu audiensi.

“Beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan permintaan audiensi. Yang tujuannya kami ingin mendengar langsung penjelasan dari bupati, apa alasan dikeluarkannya fatwa dan bagaimana kedepannya,” kata Imam saat dihubungi Rakcer, Kamis (14/9).

Jika bupati enggan menemui pihaknya, Imam mengancam akan menggelar aksi penolakan PGTC jilid II dengan melibatkan sekitar 5000 orang dari berbagai elemen. 

“Kami sudah melayangkan surat permohonan audiensi, kami masih menunggu kapan jadwalnya. Kalau misalnya enggan menemui, dan justru mendukung pembangunan PGTC maka kami akan kembali menggeruduk kantor Bupati,” jelasnya. 

Masih disampaikan, masyarakat Tegalgubug sepakat bahwa PGTC itu merugikan. Oleh karena itu sebagai kepala daerah harusnya mendukung masyarakat.

“Intinya kita menolak apapun alasannya, karena itu merugikan bagi masyarakat Tegalgubug,” imbuhnya.

Senada disampaikan tokoh pemuda Tegalgubug, Burhanudin. Menurutnya, kaitan PGTC tidak ada kompromi lagi. Sebab, mengancam hajat hidup warga Tegalgubug, yang hidupnya mengandalkan dari berjualan di pasar tradisional. “Kami akan terus melakukan perlawanan menolak pembangunan PGTC,” tegasnya. 

Disamping itu, ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat setempat. Keberadaan PGTC menurutnya, tidak mensejahterakan masyarakat. Karena hanya segelintir orang yang terserap menjadi pekerja. Sedangkan di pasar tradisional, tukang becak laku keras, begitupun dengan kuli panggul, serta masih banyak lagi. 

“Yang ada saja diperbaiki, seperti pasar Tegalgubug. Kami ingin administrasinya diperbaiki, kemudian kios murah bagi warga setempat, hapus pungutan liar dan premanisme. Serta perbaiki infrastruktur pasar. Dengan begitu, roda perekonomian di sana juga berjalan baik,” sambungnya. (ari)