Seleksi Anggota Panwascam Terganjal Anggaran

MAJALENGKA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka terpaksa menggunakan rumah ketuanya dijadikan sekretariat darurat. Pasalnya, hingga kini biaya operasional panwaslu tak kunjung cair.

Anggota Panwas Majalengka. dok. Rakyat Cirebon

Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka H Agus Asri Sabana SAg MSi membenarkan, saat ini setelah dilantik dua pekan lalu, Panwaslu Kabupaten Majalengka belum punya sekretariat. Hal ini karena terkendala anggaran yang belum cair.

\"Semula memang kami mau mengkontrak salah satu rumah yang disewakan di salah satu jalan protokol kelurahan Majalengka Kulon. Hanya saja, pihak pemilik rumah juga belum mau menyerahkan sebelum ada uang muka,\" ungkap Agus, Kamis (7/9).

Ia mengatakan, kendala anggaran ini tentu saja membuatnya harus mempunyai kantor sementara. Pasalnya, dalam waktu dekat, pihaknya harus segera menyeleksi Panwascam. Oleh karenanya, pihaknya berinisiatif mendelegasikan ruangan di rumahnya sebagai sekretariat sementara.

\"Kebetulan di rumah saya ada ruangan kosong yang bisa dimanfaatkan sementara Panwas untuk bekerja. Apalagi, kami juga dikejar target tahapan pemilu untuk seleksi panwascam di tingkat kecamatan,\" ungkapnya.

Agus menjelaskan, soal anggaran ini bagi Panwaslu Kabupaten ini mestinya segera diselesaikan. Mengingat, tinggal hitungan hari lagi  tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Majalengka dan Jawa Barat bakal segera dimulai. 

Hal ini juga, kata dia, erat kaitanya dengan kepastian domisili. Agar memudahkan proses administrasi dan persuratan dari dan ke sekretariat KPU.

\"Nanti jika sudah dimulai tahapan perekrutan jajaran struktur pengawas pemilu dibawah Panwaslu Kabupaten, tentu akan merekrut tenaga struktur tersebut. Pada proses penjaringan dan seleksi, tentu harus tersedia kantor,\" ujarnya.

Agus menuturkan, dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk pengawas pemilu di Pilkada serentak 2018 sebesar Rp3 miliar memang dirasa masih belum mencukupi. 

Sejauh ini pihaknya bakal berkomunikasi dengan Pemkab agar bisa kembali menambah atau mencukupi dana hibah dari APBD Kabupaten ke nominal yang mendekati ideal. 

\"Kalkulasi atau perhitungan kebutuhan yang sebelumnya telah dihitung oleh Bawaslu Jabar, porsi anggaran bagi lembaga pengawas pemilu di Pilkada serentak untuk Kabupaten Majalengka setidaknya bisa mendekati nominal yang ideal pada kisaran angka sekitar Rp11 miliar,\" ungkapnya.

Agus mengemukakan, kebutuhan pengawasan pemilu tersebut, terdapat komponen belanja untuk kebutuhan pengawas pemilu di lapangan yang beban anggaranya mesti ditanggung Pemda.

\"Sehingga, dengan nominal yang sangat terbatas dari Pemkab itu dikhawatirkan belum bisa menutup kebutuhan biaya tersebut,\" imbuhnya. (hrd)