PPDB Ramai, Tim Saber Pungli Kemana?

POLEMIK Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Cirebon, khususnya tingkat SMP membuat tercengang banyak kalangan. Di balik jebolnya PPDB online menjadi offline, ditengarai ada uang yang bertebaran sebagai pelicin untuk bisa masuk ke sekolah tertentu.

Priatmo Adji. dok. Rakyat Cirebon

Hal itu disampaikan mantan Anggota DPRD Kota Cirebon periode 2009-2014, Drs Priatmo Adji, kapada Rakyat Cirebon, kemarin. 

Menurutnya, dalam polemik PPDB offline dengan membeludaknya siswa titipan, Tim Saber Pungli Polres Cirebon Kota mestinya bisa turun tangan.

“Seharusnya aparat terkait bisa mendalami titip menitip siswa ini. Kan ada tim saber pungli, ada OTT (Operasi Tangkap Tangan, red),” ungkap Adji.

Ia meyakini, dari ratusan siswa baru titipan yang masuk ke SMP Negeri tertentu melalui jalur PPDB offline, ada diantaranya yang menggunakan uang pelicin. 

“Sebuah logika mengatakan, siapa sih yang mau dititipi sampai ratusan siswa, kalau tidak karena ada balas jasa berupa titipan sesuatu juga?” ujarnya.

Menurut Adji, bila praktik semacam itu tak segera disudahi, maka akan terus berulang di masa yang akan datang. Praktik titip menitip siswa melalui cara yang tidak prosedural, akan menjadi budaya buruk. 

“Sebab kalau ini dibiarkan, saya jamin tahun depan dan tahun depannya lagi akan terulang budaya titip menitip ini,” kata dia.

Adji mengatakan, kalau saja Tim Saber Pungli serius mendalami dugaan praktik percaloan dalam PPDB, sangatlah mudah. Bisa dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orangtua siswa yang menggunakan jalur titipan.

“Untuk didengar keterangannya. Pasti dua orangtua minimalnya akan terjaring. Cukup untuk saksi dan barang bukti. Asal dengan catatan, siswa titipan tidak dikeluarkan dari sekolah dan dirahasiakan identitasnya,” kata Adji.

Di sisi lain, Adji menilai, gonjang ganjing PPDB tahun 2017 menghasilkan politik pingpong. Antara ketua DPRD dan walikota saling mengaku bahwa dirinya bagaikan malaikat, tidak ada yang mau disalahkan. Tapi maunya pembenaran. 

“Terlebih-lebih di belakang ketua DPRD terdapat beberapa anggota DPRD dan LSM. Apakah ini benar atau hanya sebuah rekayasa politik saja? Hanya mereka yang tahu,” katanya.

Sebelumnya, beberapa anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon bersuara lantang mempertanyakan komitmen Dinas Pendidikan dalam menjalankan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP. 

Padahal, salah satu alasan yang bikin jebol PPDB dan masuknya ratusan siswa titipan adalah permintaan dari DPRD juga.

“Kita mempertanyakan komitmennya. Kita bahas dua malam berturut-turut (saat persiapan PPDB). Dengan harapan membangun pendidikan lebih baik lagi. Tapi di akhir, tetap juga terjadi tsunami (masuknya ratusan siswa titipan, red),” ungkap Anggota Komisi III, Fitria Pamungkaswati, dalam rapat bersama pejabat disdik dan kepala SMP Negeri.

Politisi yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyayangkan, sistem PPDB yang sudah baik, akhirnya dilanggar. Regulasi berupa perwali juga ditabrak. 

Sedangkan disdik sendiri, kata Fitria, di awal pembahasan persiapan PPDB menyatakan akan komitmen. “Padahal sudah diatur (perwali). Waktu itu disdik bilangnya mau komitmen,” katanya.

Berbeda dengan H Sumardi. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN itu mengingatkan kepada koleganya di DPRD untuk tidak munafik dalam menyikapi persoalan PPDB. Disadari Sumardi, jebolnya PPDB tingkat SMP juga karena adanya desakan dari DPRD yang direprsentasikan ketua DPRD.

“Tidak usah munafik. Saya juga menitipkan kok. Karena ini seperti lingkaran setan. Walau kita menolak, tapi masyarakat meminta. Jadi sudahlah, kita lebih baik bagaimana memperbaikinya kedepan,” katanya. (jri)