SUMBER – Komisi III menilai pemerintah Kabupaten Cirebon tidak serius menyelesaikan pembangunan sport center di Watubelah. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST mengatakan, mangkraknya pembangunan sport center membuktikan pemerintah daerah sangat tidak serius menyelesaikan stadion yang bisa jadi kebanggaan masyarakat itu.
“Kami menanyakan keseriusan pemerintah daerah sejauh mana. Lucu sport center belum jadi tapi untuk loket penjulan karcis sudah ada, itu untuk apa?,” tutur Sofwan pada Rakcer, Senin (31/7).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, ada yang salah dalam proses perencanaan anggaran. Jika perencanaan anggarannya benar, ia menyakini pembangunan itu akan selesai. Terbukti sport center di Kota dan Kabupaten Bekasi bisa selesai, kemudian Bandung juga bisa.
“Daerah lain sama mengandalkan anggaran dari provinsi tapi bisa jadi. Harusnya kita berani buat regulasi, karena ini mega proyek yang pengerjaannya tidak mungkin selesai satu tahun,” sambungnya.
Maka dari itu perlu regulasi yang mengatur pengerjaan bisa dilakukan tahun jamak atau multi years. Hal itu yang belum ada di Kabupaten Cirebon.
“Saya mendengar alasannya karena takut, saya kira selama kita tidak melanggar jangan takut. Bekasi selesai dan tidak ada yang diciduk, itu kan karena tidak ada aturan yang dilanggar,” jelasnya.
Selain itu, kata pria yang akrab disapa Opang, pemerintah daerah juga harus ikut menganggarkan. Semisal daerah ikut memenuhi kebutuhan sebanyak Rp100 miliar, menurut Opang tidak jadi masalah. Karena tidak mungkin menggunakan satu tahun anggaran.
“Kan bisa lima tahun, per tahun Rp20 miliar misalnya,” cetusnya. Terakhir, ia juga menyayangkan rendahnya penyerapan anggaran pembangunan sport center. Hal itu harusnya menjadi catatan eksekutif.
“Kemarin saat rapat dengan dinas terkait kita sampaikan ke Bappelitbangda. Perlu dibicarakan bersama, supaya tidak malu diliat orang. Saya saja kalau ditanya itu bangunan apa, saya bilang saja keajaiban dunia ke 8,” imbuhnya.
Sementara itu Kabid Fisik dan Prasarana pada Bappelitbangda, Uus Sudrajat mengatakan, salah satu persoalan kenapa pembangunan sport center lambat adalah penyerapan anggaran.
“Kita pernah dapat Rp32 miliar tapi yang terserap hanya Rp20 miliar itu juga dikerjakan diujung tahun. Itu menjadi koreksi kita, kok Tasikmalaya dan daerah lain jadi tapi kita belum,” ungkapnya.
Belum lagi, kata dia, pernah dalam satu tahun anggaran tidak ada pekerjaan pembangunan. Untuk menyelesaikan pembangunan itu, menurutnya, tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran dari provinsi. Artinya perlu anggaran pendamping dari daerah.
“Tinggal disepakati saja, misalnya kebutuhan Rp150 miliar lagi. Pemkab berani menanggung berapa sisanya provinsi,” imbuhnya. (ari)