Kapan Pembangunan Pasar Permanen?

CIREBON – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Satori lakukan sidak ke sejumlah pasar, salah satunya ke Pasar Darurat Sumber, Kamis (22/6).

Satori sidak ke pasar trasidional. Foto: Ari/Rakyat Cirebon

Saat ditemui usai melakukan sidak, Satori menyampaikan, selama di bulan suci Ramadan ini, ia sudah melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional yang ada di Indramayu kota dan Kabupaten Cirebon.

“Kalau dilihat dari hasil sidak tadi, memang ditemui ada beberapa komoditas yang mengalamai kenaikan signifikan dan juga tidak. Salah satunya bawang merah yang tadinya harga Rp16000 kini menjadi Rp30.000, artinya kenaikannya hampir 100 persen,” tuturnya pada Rakcer.

Masih dikatakan Satori, banyak juga komoditas yang hanya mengalami kenaikan sedikit, misalnya cabai merah yang semula hanya Rp32.000 perkilonya menjadi Rp35.000. Begitupun dengan daging sapi mengalami kenaikan. 

“Kenaikan juga memang masih wajar, karena jelang idul fitri seperti ini biasanya kebutuhan semakin meningkat. Sehingga berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok,” sambungnya.

Lebih lanjut politisi PKS itu menyampaikan, tidak adanya lonjakan harga yang cukup fantastis, menurut Satori disebabkan oleh ketatnya pengawasan dan pengendalian harga. 

“Berdasarkan komunikasi dan informasi Satgas pengendali harga yang dikendalikan oleh Mabes Polri, berhasil mengontrol harga-harga di pasar selama bulan suci Ramadan. Hal ini dikarenakan, ketatnya pengawasan sehingga tidak ada penimbunan,” paparnya.

Saat disinggung apa keluhan pedagang Pasar Darurat Sumber, mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan, bahwa kebanyakan pedagang keluhkan belum adanya kejelasan soal pembangunan pasar permanen. 

“Beberapa pedagang yang saya temui keluhnya hanya satu, kapan pasar permanen di bangun. Kebetulan tadi ada kabid pasar, dan menyampaikan langsung akan dibangun sekitar bulan Juli. Saya harap pemda bisa merealisasikannya, sehingga masyarakat bisa menikmati,” kata Satori.

Terkait anggaran pembangunan, Pemprov tidak memberikan support, namun pemerintah daerah membutuhkan dana shering maka akan diupayakan. Selama ada komunikasi, menurut Satori semua bisa dicarikan jalan keluar. “Karena ini berkaitan dengan hajat orang banyak, maka harus segera direalisasikan,” imbuhnya. (ari)