PEKALIPAN - Permasalahan mengenai pemindahan makam Suradinaya sudah sampai ke gedung dewan. Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi sudah mendatangi para warga dan mendengarkan tuntutan mereka.
Saat diwawancarai usai menemui para warga, Edi Suripno menyampaikan bahwa ia sudah mendengarkan cerita dari para warga mengenai permasalahan yang sedang terjadi.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa peran pangeran Suradinaya yang saat ini makamnya tengah dipindahkan ke Kemlaten tidak bisa dipisahkan dari sejarah besar Kota Cirebon, dimana Suradinaya ini adalah salahsatu orang kepercayaan dari Sunan Gunung Jati kala itu.
\"Makam Pangeran Suradinaya ini sudah hampir lima abad lebih ada disini, tapi tiba-tiba dipindahkan sepihak, wajar kalau masyarakat protes marah,\" ungkap Edi kepada rakcer.
Setelah medengarkan cerita permasalahan yang disampaikan langsung oleh para warga, dikatakan Edi DPRD akan langsung mengambil tindakan tegas, namun dilakukan dengan melalui musyawarah kekeluargaan.
Dengan diinisiasi oleh para warga, lanjut Edi, bersama seluruh elemen yang terlibat, baik dari kepolisian, Kodim dan para tokoh masyarakat, pihaknya akan mengagendakan musyawarah, agar masalah tersebut tidak terlalu lama sehingga bisa melebar kepada permasalahan lainnya.
\"Maka dari itu, nanti di inisiasi oleh warga, kita akan musyawarah dulu, kita ingin upayakan kekeluargaan, supaya tidak berkembang ke hal yang lebih luas. Nanti akan dijadwalkan, kalau tidak Kamis ya Jumat,\" ujar politisi PDI tersebut.
Melihat perbuatan oknum yang memindahkan makam seorang tokoh islam secara paksa tersebut, Edi pun mengaku miris, tokoh besar islam yang seharusnya diperlakukan dengan baik dipindahkan tanpa koordinasi dengan warga setempat.
\"Tuntutan warga itu kembalikan menurut syariat islam ke tempat awal, disana bukan hanya makam tapi juga mengandung filosofi mendalam,\" kata Edi.
Sementara itu, Lurah Pekalangan, Herni SAP pun menyayangkan sikap oknum salahsatu warganya yang melakukan pemindahan makam leluhur tanpa koordinasi dengan warga lainnya, dan saat ini menimbulkan gejolak di masyarakat.
\"Kami menyayangkan sikap dari warga kami itu, padahal itu sudah menjadi identitas warga, malah dipindah tanpa adanya koordinasi,\" ungkap Herni. (sep)