KPU Datangi Kantor Hanura, Saleh: Jangan Sampai Masyarakat Marah

MAJALENGKA - Ketua DPC Hanura Kabupaten Majalengka H Saleh berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka mampu menjalankan tugas dengan baik pada pileg dan pilkada kedepan. Dia pun menginginkan netralitas KPU Majalengka.

KPU Majalengka sosialisasi pilkada ke kader Hanura. Foto: Erik/Rakyat Cirebon

Hal tersebut disampaikan Saleh ketika menerima rombongan KPU Majalengka melakukan sosialisasi di kantor DPC Hanura pada Rabu (15/3). Dia  menilai masyarakat Majalengka sekarang lebih cerdas. Menurutnya, masyarakat mampu berperan dalam mengawasi kinerja KPU.

“KPU harus tetap on the track. Anda diawasi masyarakat, jangan sampai masyarakat marah. Ini agar KPUD untuk tetap jujur dan adil,\" katanya. Dalam kesempatan itu, H Saleh dan partai Hanura memberikan masukan terhadap kinerja KPU. 

Masukan tersebut diantaranya dalam pelaksanaan pemilu terutama pileg pelaksanaan pemungutan suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) sering ditemukan satu model tulisan di satu kecamatan. Menurutnya ini hal janggal karena dalam setiap kecamatan terdapat beberapa PPS.

“Itu kan aneh, masa di satu kecamatan tulisan tiap PPS-nya sama semua. Dan Kami pernah mengalami itu. Yang jelas kedepan ini bisa jadi bahan buat KPU,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dijelaskan H Saleh masalah selanjutnya adalah sering  terdapat penambahan angka. Misalnya seharusnya 31 ditambah angka satu didepan sehingga merubah jumlah menjadi 131. 

Dan yang terpenting bagaimana KPU bisa membuat posko pengaduan bagi calona anggota legislatif yang hendak mengeluhkan proses pemungutan suara.

“Kami berharap ada pos pengaduan di KPU sehingga nantinya bisa dilayani. Sebab jeda waktu antara pemilihan sampai proses perhitungan sangat sempit,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Majalengka Supriatna mengaku baru mengetahui kalau ada kejadian seperti itu. Pihaknya menerima saran dan masukan yang disampaikan oleh partai Hanura.

Kendati demikian, Supriatna mencontohkan seandainya di lapangan ada kekeliruan dalam jumlah suara, dia mengaku KPU akan memperbaiki. Namun kalau memang hal itu adalah ketidakjujuran pihak KPU akan dengan tegas memprosesnya. 

“Kalau memang kesalahan, itu wajar karena faktor manusia jadi bisa diperbaiki. Namun kalau memang itu ketidakjujuran, kami tidak akan mentolerir,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Hanura juga meminta KPU  melakukan validasi daftar pemilih di Kabupaten Majalengka dengan akurat, agar daftar pemilih tetap (DPT) lebih valid dan berkualitas untuk Pemilihan mendatang. 

Diharapkan KPU aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbaiki sistem informasi daftar pemilih, serta menyisir ulang seluruh identitas pemilih di Majalengka.(hsn)