KESAMBI – Sampai saat ini kelangkaan blangko KTP-el masih kosong. Ketersediaannya masih belum ada kejelasan, sehingga masyarakat masih menggunakan surat keterangan (suket) untuk keperluan pelayanan publik.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/03/perekaman-e-ktp.jpg\"){kind=link}
Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, Oma Rustama mengaku bahwa pihaknya sudah menerbitkan suket hingga 5.469 surat untuk keperluan pelayanan publik seperti transaksi bank, tiket, kesehatan dan lain-lainnya.
\"Untuk pemohon pembuatan KTP-el ada sekitar 8.687 selama enam bulan lebih. Tapi saya juga tak bisa memastikan kapan pengiriman blangko KTP-el dari Kemendagri,\" ungkap Oma saat ditemui wartawan koran ini di ruangannya, kemarin (9/3).
Ia menuturkan, hingga saat ini kabar pengiriman blangko dari pusat masih belum ada kejelasan, bahkan informasi terakhir dari media televisi bahwa proses lelang mengalami kegagalan. Sehingga permintaan KTP-el akan terus bertambah. \"Kepastian kabar pengiriman KTP-el ini sampai saya dapatkan kabar dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,\" lanjut dia.
Hingga saat ini, Disdukcapil diperkirakan membutuhkan 10 ribu keping untuk pencetakan KTP-el masyarakat Kota Cirebon, jumlah tersebut ditambah untuk stok. Meski demikian jumlah kebutuhannya yang sangat besar, Oma tidak yakin bahwa pusat bisa mengirimkan jumlah blangko sesuai dengan kebutuhan.
\"Saking permintaan suket banyak, bahkan ada juga ditahan di Kecamatan, terkecuali apabila warga itu membutuhkan secara mendesak untuk pembuatan umroh, paspor, SIM, pajak, dan lain-lainnya baru dikeluarkan suket,\" terang dia.
Mengingat suket pun harus diperbaharui, sambungnya, alhasil sudah mulai berdatangan warga yang memperbarui surat keterangan yang dimilikinya. \"Surat itu kan berlaku cuma enam bulan saja. Sedangkan kelangkaan blangko sendiri sudah berlangsung enam bulan lebih, ya sudah banyak yang buat ulang,\" imbuhnya.
Permasalahan kosongnya blangko KTP-el ini ia harapkan menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, disatu sisi warga didesak untuk memenuhi administrasi kependudukan, itu seharusnya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
\"Adanya suket ini, kita jadi kerja dua kali, karena suket juga harus ada tanda tangan kadis. Dan ketika ada blangko maka harus dibuatkan KTP-el,\" katanya. (sep)