Baru 40 SMP yang Siap Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

MAJALENGKA – Meskipun pemerintah mendorong pelaksanaan UNBK bisa untuk semua sekolah, tetap tidak ada paksaan bagi sekolah yang belum benar-benar siap melaksanakannya. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Hj Roppedah SPd MM kepada Raja saat ditemui di kantornya, Jum’at (3/3).

Peserta ujian nasional berbasis komputer. dok. Rakyat Cirebon

“Memang dari pemerintah pusat menyarankan untuk UN harus berbasis komputer. Hanya saja untuk Kabupaten Majalengka tidak ada pemaksaan untuk menyelenggarakan UNBK. Silahkan yang siap menyelenggarakan UN dengan komputer ya melaksanakannya. Kalau belum siap dengan komputer ya jangan dipaksa,” ujar Roppedah.

Sampai saat ini, kata dia, jumlah SMP mencapai 104 sekolah terdiri dari swasta dan negeri. Sedangkan SMP yang telah mendaftar untuk melaksanakan UNBK baru 40 SMP, dan 1 diantaranya akan melaksanakan secara mandiri yakni SMPN 3 Majalengka.

Terpisah, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Drs H Iman Pramudya Subagja MM mengatakan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bukan hanya diberlakukan di tingkat SMA/SMK, namun di tahun 2017 ini UNBK juga diberlakukan di tingkat SMP. “Jadi saya minta sekolah (SMP, red) segera mendaftar dan menyiapkan pelaksanaan UNBK yang akan dilaksanakan Mei 2017 mendatang,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai fasilitas komputer yang saat ini masih terbatas, dirinya menjelaskan solusi untuk mengatasi hal itu Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan SMA dan SMK untuk melaksanakan UNBK SMP.

“Mereka siap menampung murid SMP yang akan mengikuti UNBK, jadi jangan khawatir. Apalagi UNBK SMP di lingkungan SMA dan SMK akan menjadi keuntungan bagi SMA dan SMK, salah satunya bisa memperkenalkan kondisi lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, sekolah yang fasilitas komputernya tidak memadai dan jauh dari akses SMA dan SMK seperti di wilayah Bantarujeg, Lemahsugih dan Malausma tidak memaksakan UNBK. 

Apalagi secara aturan, kata dia, pelaksanaan UNBK SMP yang dilaksanakan di SMA dan SMK minimal radius 5 kilometer. Sedangkan saat ini di wilayah selatan SMA dan SMK masih terbatas.

“Sisanya melaksanakan di lingkungan SMA dan SMK. Saya berharap sekolah yang mendaftar UNBK bisa terus bertambah,” harapnya.

Dirinya juga berpesan kepada sekolah agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dicairkan Febuari kemarin digunakan untuk keperluan sekolah sesuai aturan yang telah ditentukan. Jangan sampai menggunakan dana tersebut di luar aturan penggunaan dana BOS.

Dana BOS bagi sekolah dasar mencapai Rp800 ribu pe orang, SMP Rp1 juta per orang. Teknis pencairannya untuk teriwulan pertama 20 persen, triwulan kedua 40 persen, triwulan ketiga 20 persen, dan triwulan keempat 20 persen. “Saya minta kepada sekolah untuk tidak menggunakan dana tersebut di luar aturan penggunanaan BOS, salah satunya tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian komputer,” pesannya.(hsn)