Komisi III Desak Penanganan Darurat Jalan Rusak Segera Dilakukan
CIREBON – Dengan alasan terbentur keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kesulitan tangani kerusakan jalan rusak, bahkan beberapa kalangan mulai menyebut Cirebon Sejuta Jalan Berlubang.
Hal itu terungkap, saat rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wakil aketua Komisi III DPRD, Sofwan ST menegaskan, kaitan dengan jalan rusak harusnya Bupati Cirebon H Sunjaya Purwadisastra tidak hanya mengumbar janji akan memperbaiki.
“Jangan cuma ngomong doang, bupati kan harusnya turun ke bawah liat jalan rusak sama kadis PUPR. Kasihan kadisnya itu kalau tidak direalisasikan, kalau tidak pakai dana darurat pake uang bupati kek,” tegasnya.
Masyarakat, sambungnya, tidak mengerti soal anggaran, yang jelas bagaimana caranya jalan rusak itu bisa ditangani.
“Kalau boleh saya kasih saran, untuk jalan yang bolong-bolong itu mending di cor. Khususnya yang bolongnya saja, itu lebih mudah dan kuat dibanding dengan material lain,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi III, Suherman membenarkan bahwa kerusakan jalan hampir di semua titik di Kabupaten Cirebon. Bahkan akibat tingginya intensitas hujan membuat banyak titik mengalami kerusakan parah.
“Jangan bicara anggaran terus lah, saya hari ini (kemarin, red) sudah gajian. Berarti anggaran sudah ada, evaluasi dari gubernur juga sudah turun. Makanya dinas segera ajukan ke keuangan dan kordinasi dengan bupati,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Anger itu juga menegaskan, seharusnya dinas tidak menggunakan dana talangan untuk penanganan darurat. Jalan rusak ini, menurut Anger adalah musibah yang perlu segera ditangani.
“Ada dana darurat tuh, bilang ke kadisnya suruh kordinasi sama bupati. Masa pakai dana talangan,” ungkapnya.
Perwakilan Dinas PUPR, Kepala Bidang Pemeliharaan, Tety Meyrawati mengakui, saat ini persoalan jalan rusak menjadi perhatian publik.
Bahkan tiap hari di media sosial ramai memperbincangkan jalan rusak sampai-sampai dibuat olok-olokan “Jeglugan Sewu” atau seribu jalan berlubang.
“Untuk penanganan darurat kita akan lakukan semampu kami. Kita tahu bahwa saat ini anggaran belum ada, kemudian banyak yang perlu ditangani,” tuturnya pada Rakcer, Kamis (2/2) saat ditemui di kantor DPRD.
Dijelaskan, dari total luas jalan kabupaten 650,74 kilometer, 35,83 persen kondisinya baik, kemudian sedang 30,98 persen, rusak 13 persen dan rusak berat 15 persen.
Sementara jalan desa sepanjang 589,57 kilometer, kondisinya 37,8 persen dalam keadaan baik, sedang 32 persen, rusak 20 persen dan rusak berat 25 persen.
“Di tahun 2017 ini banyak kegiatan kaitan untuk peningkatan jalan. Tahun ini juga rencananya Kabupaten Cirebon dari APBD akan menambah panjang jalan sepanjang 50,17 Km dan untuk desa 48 Km,” terangnya.
Masih disampaikan, untuk anggaran pemiliharaan di tahun 2017 sendiri sebanyak Rp17 miliar. Jika melihat kondisi jalan saat ini, jelas anggaran tersebut tidak ideal.
Oleh karena itu untuk mengatasi jalan rusak, ia akan memaksimalkan anggaran yang ada ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp23 miliar.
“Memang di tahun ini DAK kita turun, inginnya sih besar tapi karena ada kriteria yang belum terpenuhi akhirnya hanya segitu. Ya Alhamdulillah masih dapat,” ungkapnya.
Tety mengaku ada beberapa ruas jalan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, misalnya dengan di beton atau rijit. Sebab apabila hanya di hot mix akan cepat mengalami kerusakan lagi.
“Memang tidak sedikit biayanya untuk rijit, tapi pemeliharaannya murah dan kekuatannya lama,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai, kemungkinan menggunakan dana darurat, Tety mengungkapkan akan mengkordinasikan hal itu dengan kepala dinas dan bupati.
“Tadi juga dapat saran dari dewan untuk memanfaatkan anggaran darurat, kita akan kordinasikan lebih lanjut sama kepala dinas,” tandasnya. (ari)
CIREBON – Dengan alasan terbentur keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kesulitan tangani kerusakan jalan rusak, bahkan beberapa kalangan mulai menyebut Cirebon Sejuta Jalan Berlubang.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/02/DPRD-raker-dengan-Dinas-PUPR-Kabupaten-Cirebon.jpg\"){kind=link}
Hal itu terungkap, saat rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wakil aketua Komisi III DPRD, Sofwan ST menegaskan, kaitan dengan jalan rusak harusnya Bupati Cirebon H Sunjaya Purwadisastra tidak hanya mengumbar janji akan memperbaiki.
“Jangan cuma ngomong doang, bupati kan harusnya turun ke bawah liat jalan rusak sama kadis PUPR. Kasihan kadisnya itu kalau tidak direalisasikan, kalau tidak pakai dana darurat pake uang bupati kek,” tegasnya.
Masyarakat, sambungnya, tidak mengerti soal anggaran, yang jelas bagaimana caranya jalan rusak itu bisa ditangani.
“Kalau boleh saya kasih saran, untuk jalan yang bolong-bolong itu mending di cor. Khususnya yang bolongnya saja, itu lebih mudah dan kuat dibanding dengan material lain,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi III, Suherman membenarkan bahwa kerusakan jalan hampir di semua titik di Kabupaten Cirebon. Bahkan akibat tingginya intensitas hujan membuat banyak titik mengalami kerusakan parah.
“Jangan bicara anggaran terus lah, saya hari ini (kemarin, red) sudah gajian. Berarti anggaran sudah ada, evaluasi dari gubernur juga sudah turun. Makanya dinas segera ajukan ke keuangan dan kordinasi dengan bupati,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Anger itu juga menegaskan, seharusnya dinas tidak menggunakan dana talangan untuk penanganan darurat. Jalan rusak ini, menurut Anger adalah musibah yang perlu segera ditangani.
“Ada dana darurat tuh, bilang ke kadisnya suruh kordinasi sama bupati. Masa pakai dana talangan,” ungkapnya.
Perwakilan Dinas PUPR, Kepala Bidang Pemeliharaan, Tety Meyrawati mengakui, saat ini persoalan jalan rusak menjadi perhatian publik.
Bahkan tiap hari di media sosial ramai memperbincangkan jalan rusak sampai-sampai dibuat olok-olokan “Jeglugan Sewu” atau seribu jalan berlubang.
“Untuk penanganan darurat kita akan lakukan semampu kami. Kita tahu bahwa saat ini anggaran belum ada, kemudian banyak yang perlu ditangani,” tuturnya pada Rakcer, Kamis (2/2) saat ditemui di kantor DPRD.
Dijelaskan, dari total luas jalan kabupaten 650,74 kilometer, 35,83 persen kondisinya baik, kemudian sedang 30,98 persen, rusak 13 persen dan rusak berat 15 persen.
Sementara jalan desa sepanjang 589,57 kilometer, kondisinya 37,8 persen dalam keadaan baik, sedang 32 persen, rusak 20 persen dan rusak berat 25 persen.
“Di tahun 2017 ini banyak kegiatan kaitan untuk peningkatan jalan. Tahun ini juga rencananya Kabupaten Cirebon dari APBD akan menambah panjang jalan sepanjang 50,17 Km dan untuk desa 48 Km,” terangnya.
Masih disampaikan, untuk anggaran pemiliharaan di tahun 2017 sendiri sebanyak Rp17 miliar. Jika melihat kondisi jalan saat ini, jelas anggaran tersebut tidak ideal.
Oleh karena itu untuk mengatasi jalan rusak, ia akan memaksimalkan anggaran yang ada ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp23 miliar.
“Memang di tahun ini DAK kita turun, inginnya sih besar tapi karena ada kriteria yang belum terpenuhi akhirnya hanya segitu. Ya Alhamdulillah masih dapat,” ungkapnya.
Tety mengaku ada beberapa ruas jalan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, misalnya dengan di beton atau rijit. Sebab apabila hanya di hot mix akan cepat mengalami kerusakan lagi.
“Memang tidak sedikit biayanya untuk rijit, tapi pemeliharaannya murah dan kekuatannya lama,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai, kemungkinan menggunakan dana darurat, Tety mengungkapkan akan mengkordinasikan hal itu dengan kepala dinas dan bupati.
“Tadi juga dapat saran dari dewan untuk memanfaatkan anggaran darurat, kita akan kordinasikan lebih lanjut sama kepala dinas,” tandasnya. (ari)