Pengamat Sebut PKS Bakal Ikuti Jejak Golkar dan Demokrat
KUNINGAN – Rolling pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang dipandang bermasalah sehingga 2 parpol besar, yakni Golkar dan Demokrat menarik anggotanya dari posisi Sekretaris AKD, juga berdampak pada penentuan pimpinan AKD pada Bapemperda (Badan Pembuat Perda). Dikabarkan, posisi untuk Ketua Bapemperda akan diraih juga oleh PDIP dengan menempatkan kadernya, yakni Apang Sujaman SPd.
Kabar akan diposisikannya kader PDIP di Ketua Bapemperda tersebut tersiar sejak pekan kemarin di gedung DPRD. Sejumlah orang yang berada di gedung dewan dan diantaranya ada anggota dewan menyebut Apang Sujaman sudah diplot untuk menduduki jabatan strategis yang kini masih diduduki kader PKS, Rudi O’ang Ramdhani SPdI.
“Untuk Ketua Bapemperda akan diisi oleh PDIP, kayaknya Pak Apang Sujaman. Ini sudah dirapatkan di internal dengan penuh pertimbangan,” kata salah seorang nara sumber terpercaya yang terlibat dalam obrolan tersebut, akhir pekan lalu.
Tak banyak informasi yang didapat darinya, hanya saja ia beralasan Ketua Bapemperda yang akan diambil alih oleh kader PDIP sebagai adanya implikasi dari peristiwa ditariknya kader Golkar dan Demokrat dari posisi pimpinan AKD.
Lalu bagaimana dengan posisi kader PKS?
Ia menduga kader PKS tidak mendapatkan posisi ketua AKD lantaran adanya kasus medsos (media sosial) yang dilontarkan salah seorang kader PKS dengan menyentuh PDIP.
“Saya kurang tahu kenapa Pak Apang yang akan mendapatkan posisi Ketua Bapemperda, bukan Pak Rudi O’ang, mungkin juga karena ada kasus medsos itu yang kemarin rame,” ujarnya saat koran ini menanyakan bagaimana posisi PKS di AKD.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD, Dede Sudrajat, mengaku yakin jika posisi Ketua Bapemperda akan kembali diraih kader PKS. Hanya saja ia tidak menyebutkan apakah kadernya tersebut Rudi O’ang Ramdhani atau Etik Widiati. Pihaknya pun menegaskan untuk mempertahankan posisi Ketua Bapemperda tersebut diperlukan perjuangan ekstra keras dengan melakukan lobi-lobi politik.
“Insya Allah untuk Ketua Bapemperda akan direbut lagi oleh PKS. Tapi saya belum bisa menentukan apakah oleh Pak Rudi O’ang atau Bu Etik atau yang lain. Yang pasti kita sedang dan akan terus melakukan lobi-lobi politik agar PKS tetap memegang posisi Ketua Bapemperda. Tapi pada dasarnya ini adalah untuk pengabdian kepada masyarakat,” tegas Dede seraya tak langsung menjelaskan bahwa PKS tidak akan mengikuti jejak Golkar dan Demokrat.
Terpisah, Irham Maulana, pemerhati politik Kuningan berpendapat jika benar PKS tidak mendapatkan kembali posisi Ketua AKD, dalam hal ini Ketua Bapemperda, maka PKS pun akan melakukan hal sama dengan Golkar dan Demokrat untuk menarik anggotanya dari posisi pimpinan AKD, aik sebagai Wakil Ketua atau Sekretaris.
Jika PKS bersikap seperti Golkar dan Demokrat, maka hal tersebut menurutnya bisa menjadi presenden kurang baik bagi keberlangsungan politik di legislatif yang akan berdampak pula pada jalannya pemerintahan di eksekutif.
“Saya melihatnya PKS juga akan mengikuti jejak Golkar dan Demokrat dengan menarik diri anggotanya di posisi AKD, itu juga kalau memang untuk posisi Ketua Bapemperda tidak diberikan ke PKS. Ini akan menjadi presenden kurang baik menurut saya, karena jelas akan berdampak pada kurang kondusifnya politik di internal DPRD yang kemungkinan besar akan berdampak pula pada perjalanan pemerintahan di eksekutif,” sebutnya. (muh)
KUNINGAN – Rolling pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang dipandang bermasalah sehingga 2 parpol besar, yakni Golkar dan Demokrat menarik anggotanya dari posisi Sekretaris AKD, juga berdampak pada penentuan pimpinan AKD pada Bapemperda (Badan Pembuat Perda). Dikabarkan, posisi untuk Ketua Bapemperda akan diraih juga oleh PDIP dengan menempatkan kadernya, yakni Apang Sujaman SPd.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/pemilihan-akd-1.jpg\"){kind=link}
Kabar akan diposisikannya kader PDIP di Ketua Bapemperda tersebut tersiar sejak pekan kemarin di gedung DPRD. Sejumlah orang yang berada di gedung dewan dan diantaranya ada anggota dewan menyebut Apang Sujaman sudah diplot untuk menduduki jabatan strategis yang kini masih diduduki kader PKS, Rudi O’ang Ramdhani SPdI.
“Untuk Ketua Bapemperda akan diisi oleh PDIP, kayaknya Pak Apang Sujaman. Ini sudah dirapatkan di internal dengan penuh pertimbangan,” kata salah seorang nara sumber terpercaya yang terlibat dalam obrolan tersebut, akhir pekan lalu.
Tak banyak informasi yang didapat darinya, hanya saja ia beralasan Ketua Bapemperda yang akan diambil alih oleh kader PDIP sebagai adanya implikasi dari peristiwa ditariknya kader Golkar dan Demokrat dari posisi pimpinan AKD.
Lalu bagaimana dengan posisi kader PKS?
Ia menduga kader PKS tidak mendapatkan posisi ketua AKD lantaran adanya kasus medsos (media sosial) yang dilontarkan salah seorang kader PKS dengan menyentuh PDIP.
“Saya kurang tahu kenapa Pak Apang yang akan mendapatkan posisi Ketua Bapemperda, bukan Pak Rudi O’ang, mungkin juga karena ada kasus medsos itu yang kemarin rame,” ujarnya saat koran ini menanyakan bagaimana posisi PKS di AKD.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD, Dede Sudrajat, mengaku yakin jika posisi Ketua Bapemperda akan kembali diraih kader PKS. Hanya saja ia tidak menyebutkan apakah kadernya tersebut Rudi O’ang Ramdhani atau Etik Widiati. Pihaknya pun menegaskan untuk mempertahankan posisi Ketua Bapemperda tersebut diperlukan perjuangan ekstra keras dengan melakukan lobi-lobi politik.
“Insya Allah untuk Ketua Bapemperda akan direbut lagi oleh PKS. Tapi saya belum bisa menentukan apakah oleh Pak Rudi O’ang atau Bu Etik atau yang lain. Yang pasti kita sedang dan akan terus melakukan lobi-lobi politik agar PKS tetap memegang posisi Ketua Bapemperda. Tapi pada dasarnya ini adalah untuk pengabdian kepada masyarakat,” tegas Dede seraya tak langsung menjelaskan bahwa PKS tidak akan mengikuti jejak Golkar dan Demokrat.
Terpisah, Irham Maulana, pemerhati politik Kuningan berpendapat jika benar PKS tidak mendapatkan kembali posisi Ketua AKD, dalam hal ini Ketua Bapemperda, maka PKS pun akan melakukan hal sama dengan Golkar dan Demokrat untuk menarik anggotanya dari posisi pimpinan AKD, aik sebagai Wakil Ketua atau Sekretaris.
Jika PKS bersikap seperti Golkar dan Demokrat, maka hal tersebut menurutnya bisa menjadi presenden kurang baik bagi keberlangsungan politik di legislatif yang akan berdampak pula pada jalannya pemerintahan di eksekutif.
“Saya melihatnya PKS juga akan mengikuti jejak Golkar dan Demokrat dengan menarik diri anggotanya di posisi AKD, itu juga kalau memang untuk posisi Ketua Bapemperda tidak diberikan ke PKS. Ini akan menjadi presenden kurang baik menurut saya, karena jelas akan berdampak pada kurang kondusifnya politik di internal DPRD yang kemungkinan besar akan berdampak pula pada perjalanan pemerintahan di eksekutif,” sebutnya. (muh)