PAN: IPM Merosot, Kemiskinan Meningkat

Biaya Pilwalkot Mahal, Partai Hanura Tak Ingin Jadi Penonton

KESAMBI – Dinamika politik menjelang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2018 mendatang terus menghangat.  Untuk kesekian kalinya, DPD PAN Kota Cirebon melancarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH. Kali ini, isu kemiskinan menjadi pelurunya.

Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH, ketika ia bersama jajaran pengurus DPD PAN mengunjungi DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Sabtu (21/1) sore.

Antara DPD PAN dan DPC Partai Hanura terlibat diskusi mengenai beberapa persoalan Kota Cirebon dan persiapan menghadapi pilwalkot.

Dani mengatakan, Kota Cirebon saat ini tengah berada pada puncak kemajuan dari berbagai sektor. Paling tidak, Kota Cirebon unggul dibanding beberapa daerah di sekitarnya. “Kita harus akui bahwa kota ini sekarang pada posisi puncak kemajuan, dibanding daerah lain,” ungkap Dani.

Namun demikian, Dani menilai, ada persoalan yang ironis di tengah kemajuan Kota Cirebon yang sedemikian pesat, yaitu persoalan kemiskinan.

Politisi yang juga ketua Fraksi PAN di DPRD Kota Cirebon itu menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon relatif menurun.

Sejalan dengan itu, angka kemiskinan semakin tak terkendali.

“Ironis memang. Secara fisik kota ini maju, tapi IPM menurun secara signifikan. Salahsatunya bibuktikan dengan angka kemiskinan yang mengalami peningkatan sampai 6.000 jiwa. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 ada 103.000 jiwa warga miskin, tapi pada tahun 2016 sampai sekarang meningkat menjadi 109.000 jiwa,” terangnya.

Kondisi itu, menurut Dani, tidak bisa dibiarkan terus menerus. Ia berkeyakinan, apabila kondisi itu dibiarkan, maka angka kemiskinan akan terus melonjak. Fenomena itu, kata Dani, bertolakbelakang dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Cirebon.

“Kalau dibiarkan kondisinya begini, (angka kemiskinan) akan naik lagi. Ini bertolak belakang dengan semangat pembangunan yang begitu tinggi,” kata Dani.

Di sisi lain, Dani juga menyoroti mahalnya biaya penyelenggaraan Pilwalkot 2018. Dari APBD Kota Cirebon saja, sebut Dani, anggaran tak kurang dari Rp26 miliar dialokasikan. Belum lagi, cost politic masing-masing calon untuk mengikuti kontestasi politik lima tahunan itu.

“Pilkada kita sangat mahal, sampai Rp26 miliar dari APBD kita saja. Bisa dibayangkan , betapa mahalnya biaya pesta demokrasi kita? Belum lagi ditambah cost yang dikeluarkan para calon. Maka, kalau hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat, betapa kita ini bagian dari orang-orang yang berlaku mubadzir,” tuturnya.

Untuk itu, Dani berharap, pilwalkot mendatang bisa melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.

PAN dan Partai Hanura, kata Dani, saat ini tengah menjajaki komunikasi untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan Kota Cirebon berkaitan dengan pemimpin masa depan. “PAN dan Partai Hanura ingin Kota Cirebon lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura, Een Rusmiyati SE mengatakan, pihaknya tak ingin hanya menjadi penonton di Pilwalkot 2018 mendatang. Partai Hanura, kata Een, ingin mengusung satu kader terbaiknya dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kita jangan sampai hanya menonton, tanpa bisa berbuat apapun,” kata Een.

Een menambahkan, sejauh ini pihaknya juga masih menerima banyak aspirasi masyarakat yang belum bisa diralisasikan Pemkot Cirebon. Belum lagi, persoalan pembangunan infrastruktur yang jauh dari harapan masyarakat.

“Infrastruktur pada carut marut, dan‎ kita seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah masyarakat juga banyak aspirasi yang belum terealisasi. Ini tentu menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) buat kita,” katanya. (jri)