Ancam Bakal Kritisi Habis Kebijakan di DPRD
KUNINGAN – Kecewa karena rolling AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dianggap tidak proporsinal, Fraksi Golkar akhirnya menarik anggotanya yang sudah ditempatkan di unsur pimpinan salah satu AKD. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pengurus harian yang digelar di Sekretariat DPD Golkar, Selasa (17/1). Dalam keterangan persnya, Ketua DPD Golkar H Yudi Budiana SH didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Saw Tresna Septiani SH, Wakil Ketua DPRD H Uci Suryana SE beserta sejumlah pengurus harian DPD Golkar, mengaku cukup kecewa dengan hasil perubahan AKD yang tidak sesuai harapkan.
Sebagai partai pemenang kedua dari jumlah suara, pihaknya sangat berharap AKD yang sekarang dilaksanakan harus menganut asas proporsionalitas karena dengan adanya regulasi bahwa pemenang pemilu adalah Ketua DPRD berikut juga Wakil-Wakilnya, sejatinya dalam AKD juga dibangun semangat seperti itu.
“Kami bersabar 2 tahun setengah gak masalah karena adanya suatu dinamika politik yang terjadi yang tidak bisa saya ceritakan. Dulu juga kan ada penghianatan dari salah satu partai. Itu juga sekarang terus dijadikan acuan bagi PDIP. Dengan adanya kondisi seperti ini, bagi Golkar kan memprihatinkan, kenapa tidak dibangun dengan proporsionalitas. Kalau dengan proporsionalitas, itung-itungan kalkulasinya tentu ini dalam menjaga kondusifitas lembaga DPRD. Tapi karena seperti itu kejadiannya dan ternyata juga statemen ketua hari ini juga sungguh sangat tidak mengenakkan bagi kami,” ucap Yudi.
Berdasarkan rapat pengurus harian DPD, lanjut Yudi, Golkar memutuskan untuk tidak masuk dalam alat kelengkapan dewan. Posisi Wakil Ketua Komisi IV yang kini dijabat H Duddy Pamuji SE MSi sudah ditarik. Pihaknya pun membantah telah saling rebut dengan partai lain untuk di posisi AKD lain yang tersisa, yakni Bapemperda (Badan Pembuat Perda).
“Di media kan seolah-olah diperebutkan, itu tidak diperebutkan, ngapain juga kita memperebutkan itu. Bagi kami permintaannya adalah asas proporsionalitas yang diharapkan, tapi kenapa itu tidak dilakukan. Anggaplah yang kemarin (dulu koalisi KMP-KIH, red) itu bagian dari dinamika politik. Kami mencoba untuk menyampaikan kepada fraksi untuk menjaga kondusifitas lembaga DPRD. Tapi dengan kejadian ini maka lebih baik kami tidak bergabung lagi dengan teman-teman disana karena lebih baik kami berkoalisi dengan rakyat, dengan masyarakat. Banyak hal yang sebetulnya ingin kami kritisi masalah kelembagaan dewan yang sudah bukan rahasia umum lagi, tapi nanti lah kami bercerita dengan rakyat,” sebut Yudi.
Menurutnya, sebenarnya komunikasi Golkar sudah terbangun dari dulu, bahkan saat pertemuan di salah satu RM (Rumah Makan), Ketua DPC PDIP Rana Suparman SSos dan Ketua Fraksi Restorasi-PDIP Nuzul Rachdy SE sudah memberikan sinyal bahwa Fraksi Golkar dapat satu posisi Ketua Komisi, dan nyatanya itu tidak terbukti. Pihaknya tidak mau terjebak dalam situasi transaksional, karena di lembaga politis (DPRD, red) baru seperti ini terjadi.
“Mohon maaf ini, karena sudah bukan rahasia lagi. Jadi, lebih baik sekarang anggota fraksi berbuat yang lebih baik lagi, tidak menjadi pimpinan AKD bukan berarti tidak dapat apa-apa, tapi bisa berbuat lebih baik lagi untuk bisa mengeksplor semua kebijakan untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Kuningan. Sekali lagi, Partai Golkar akan lebih baik tidak dapat posisi apa-apa,” terangnya.
Yudi menegaskan, persoalan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pilkada 2018 mendatang, yang ada kejadian tersebut lebih karena egoisme dari oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan di dewan ada kebersamaan, khususnya tidak menghargai parpol pemenang pemilu kedua (Golkar, red).
“Ini karena egoism oknum-oknum yang tidak ingin ada kebersamaan di dewan dan tidak menghargai partai pemenang kedua. Kalau kursi iya kita kalah, tapi jumlah suara kita kedua, 80.000 kita lebih, PAN kan 60.000 lebih,” tegasnya.
Bagaimana kalau Golkar kemudian kembali diajak bicara dan diberikan posisi di AKD sesuai prinsip proporsionalitas, Yudi mengatakan Golkar siap menerimanya. Namun jika sebaliknya, ia kembali menegaskan lebih baik Golkar menarik diri dari pimpinan AKD.
“Kalau mereka mau mengajak lagi dan mau memberikan porsi yang wajar bagi Golkar ya kenapa tidak. Tapi kalau seperti ini terus ya ngapain. Lebih baik kita diluar saja. Sekarang Golkar menarik diri, mohon maaf bukan berarti kita tidak butuh jabatan, tapi karena ini suatu yang menurut saya tidak proporsional,” tegasnya lagi.
Untuk itu, Yudi mengimbau kepada Fraksi Golkar di DPRD agar kedepan bisa lebih inovatif dalam membuat kebijakan-kebijakan. Golkar pun siap mengkritisi berbagai kebijakan di DPRD secara keseluruhan untuk menghilangkan kesan Golkar selama ini diam saja.
“Kalau hal-hal yang selama ini kita diam, kritisi habis. Termasuk juga saya perintahkan kepada Pak Haji Uci (Wakil Ketua DPRD, red), katanya akan dapat fasilitas mobil, saya minta mobil sesuai dengan ketentuan. Sesuai diberinya saja, jangan meminta-minta. Banyak hal yang menurut saya penting, daripada beli mobil mahal, lebih baik untuk kepentingan rakyat. Tapi bukan berarti meminta, kalau gak dikasih ya gak masalah. Ini harus sesuai dengan ketentuan, artinya asas-asasnya terpenuhi, efektif dan efisien. Jangan sampai melebihi kendaraan dinas Wakil Bupati, kita gak mau. Untuk Pak Uci, kalau dapat satu mobil, satu saja, tidak boleh dua. Ini saya hanya cerita untuk anggota saya saja di pimpinan dewan (Uci, red). Kedepan banyak hal yang harus kita cerita dengan rakyat,” pinta Yudi seraya menyebutkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pimpinan DPRD hanya dapat fasilitas 1 kendaraan dinas, tidak boleh dua.
Ia kembali mengungkapkan, dengan sikap Golkar menarik diri dari pimpinan AKD, hal itu bukan berarti bencana bagi Golkar. Ia menganggap hal ini biasa-biasa saja karena jabatan tidak ada artinya tanpa memperhatikan rakyat. Diluar AKD, Fraksi Golkar bisa mengeksplor dengan bercerita berbagai hal langsung kepada rakyat, bisa juga cerita tersebut disampaikan melalui media.
“Bukan berarti selama ini Golkar diam kami tidak bisa apa-apa. Saya saja di luar banyak hal yang saya tahu, tetapi tidak perlu saya sampaikan dalam forum ini. Biarlah nanti kami bercerita dengan rakyat saja. Saya juga menilai seperti apa yang terjadi di dewan. Kenapa sih seperti kita ini meminta, merengek-rengek, mengemis-ngemis, ini kan diberikan. Tapi daripada kita menunggu-nunggu terus ya sudah saja kita mengambil sikap dari sekarang. Saya mantan dewan 10 tahun, baru kejadian seperti ini terjadi sekarang, saya merasa sangat prihatin. Tanya Pak Acep (Bupati, red), beliau teman saya di dewan 10 tahun, beliau waktu jadi ketua tidak seperti ini,” tandas Yudi disambung penegasan dari Sekretaris DPD Golkar Dani Nuryadin bahwa Golkar tidak dalam posisi mau merebut posisi di Bapemperda, karena Golkar hanya menarik anggota yang ada di unsur pimpinan AKD. (muh)
KUNINGAN – Kecewa karena rolling AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dianggap tidak proporsinal, Fraksi Golkar akhirnya menarik anggotanya yang sudah ditempatkan di unsur pimpinan salah satu AKD. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pengurus harian yang digelar di Sekretariat DPD Golkar, Selasa (17/1). Dalam keterangan persnya, Ketua DPD Golkar H Yudi Budiana SH didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Saw Tresna Septiani SH, Wakil Ketua DPRD H Uci Suryana SE beserta sejumlah pengurus harian DPD Golkar, mengaku cukup kecewa dengan hasil perubahan AKD yang tidak sesuai harapkan.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/kader-golkar-kuningan.jpg\"){kind=link}
Sebagai partai pemenang kedua dari jumlah suara, pihaknya sangat berharap AKD yang sekarang dilaksanakan harus menganut asas proporsionalitas karena dengan adanya regulasi bahwa pemenang pemilu adalah Ketua DPRD berikut juga Wakil-Wakilnya, sejatinya dalam AKD juga dibangun semangat seperti itu.
“Kami bersabar 2 tahun setengah gak masalah karena adanya suatu dinamika politik yang terjadi yang tidak bisa saya ceritakan. Dulu juga kan ada penghianatan dari salah satu partai. Itu juga sekarang terus dijadikan acuan bagi PDIP. Dengan adanya kondisi seperti ini, bagi Golkar kan memprihatinkan, kenapa tidak dibangun dengan proporsionalitas. Kalau dengan proporsionalitas, itung-itungan kalkulasinya tentu ini dalam menjaga kondusifitas lembaga DPRD. Tapi karena seperti itu kejadiannya dan ternyata juga statemen ketua hari ini juga sungguh sangat tidak mengenakkan bagi kami,” ucap Yudi.
Berdasarkan rapat pengurus harian DPD, lanjut Yudi, Golkar memutuskan untuk tidak masuk dalam alat kelengkapan dewan. Posisi Wakil Ketua Komisi IV yang kini dijabat H Duddy Pamuji SE MSi sudah ditarik. Pihaknya pun membantah telah saling rebut dengan partai lain untuk di posisi AKD lain yang tersisa, yakni Bapemperda (Badan Pembuat Perda).
“Di media kan seolah-olah diperebutkan, itu tidak diperebutkan, ngapain juga kita memperebutkan itu. Bagi kami permintaannya adalah asas proporsionalitas yang diharapkan, tapi kenapa itu tidak dilakukan. Anggaplah yang kemarin (dulu koalisi KMP-KIH, red) itu bagian dari dinamika politik. Kami mencoba untuk menyampaikan kepada fraksi untuk menjaga kondusifitas lembaga DPRD. Tapi dengan kejadian ini maka lebih baik kami tidak bergabung lagi dengan teman-teman disana karena lebih baik kami berkoalisi dengan rakyat, dengan masyarakat. Banyak hal yang sebetulnya ingin kami kritisi masalah kelembagaan dewan yang sudah bukan rahasia umum lagi, tapi nanti lah kami bercerita dengan rakyat,” sebut Yudi.
Menurutnya, sebenarnya komunikasi Golkar sudah terbangun dari dulu, bahkan saat pertemuan di salah satu RM (Rumah Makan), Ketua DPC PDIP Rana Suparman SSos dan Ketua Fraksi Restorasi-PDIP Nuzul Rachdy SE sudah memberikan sinyal bahwa Fraksi Golkar dapat satu posisi Ketua Komisi, dan nyatanya itu tidak terbukti. Pihaknya tidak mau terjebak dalam situasi transaksional, karena di lembaga politis (DPRD, red) baru seperti ini terjadi.
“Mohon maaf ini, karena sudah bukan rahasia lagi. Jadi, lebih baik sekarang anggota fraksi berbuat yang lebih baik lagi, tidak menjadi pimpinan AKD bukan berarti tidak dapat apa-apa, tapi bisa berbuat lebih baik lagi untuk bisa mengeksplor semua kebijakan untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Kuningan. Sekali lagi, Partai Golkar akan lebih baik tidak dapat posisi apa-apa,” terangnya.
Yudi menegaskan, persoalan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pilkada 2018 mendatang, yang ada kejadian tersebut lebih karena egoisme dari oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan di dewan ada kebersamaan, khususnya tidak menghargai parpol pemenang pemilu kedua (Golkar, red).
“Ini karena egoism oknum-oknum yang tidak ingin ada kebersamaan di dewan dan tidak menghargai partai pemenang kedua. Kalau kursi iya kita kalah, tapi jumlah suara kita kedua, 80.000 kita lebih, PAN kan 60.000 lebih,” tegasnya.
Bagaimana kalau Golkar kemudian kembali diajak bicara dan diberikan posisi di AKD sesuai prinsip proporsionalitas, Yudi mengatakan Golkar siap menerimanya. Namun jika sebaliknya, ia kembali menegaskan lebih baik Golkar menarik diri dari pimpinan AKD.
“Kalau mereka mau mengajak lagi dan mau memberikan porsi yang wajar bagi Golkar ya kenapa tidak. Tapi kalau seperti ini terus ya ngapain. Lebih baik kita diluar saja. Sekarang Golkar menarik diri, mohon maaf bukan berarti kita tidak butuh jabatan, tapi karena ini suatu yang menurut saya tidak proporsional,” tegasnya lagi.
Untuk itu, Yudi mengimbau kepada Fraksi Golkar di DPRD agar kedepan bisa lebih inovatif dalam membuat kebijakan-kebijakan. Golkar pun siap mengkritisi berbagai kebijakan di DPRD secara keseluruhan untuk menghilangkan kesan Golkar selama ini diam saja.
“Kalau hal-hal yang selama ini kita diam, kritisi habis. Termasuk juga saya perintahkan kepada Pak Haji Uci (Wakil Ketua DPRD, red), katanya akan dapat fasilitas mobil, saya minta mobil sesuai dengan ketentuan. Sesuai diberinya saja, jangan meminta-minta. Banyak hal yang menurut saya penting, daripada beli mobil mahal, lebih baik untuk kepentingan rakyat. Tapi bukan berarti meminta, kalau gak dikasih ya gak masalah. Ini harus sesuai dengan ketentuan, artinya asas-asasnya terpenuhi, efektif dan efisien. Jangan sampai melebihi kendaraan dinas Wakil Bupati, kita gak mau. Untuk Pak Uci, kalau dapat satu mobil, satu saja, tidak boleh dua. Ini saya hanya cerita untuk anggota saya saja di pimpinan dewan (Uci, red). Kedepan banyak hal yang harus kita cerita dengan rakyat,” pinta Yudi seraya menyebutkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pimpinan DPRD hanya dapat fasilitas 1 kendaraan dinas, tidak boleh dua.
Ia kembali mengungkapkan, dengan sikap Golkar menarik diri dari pimpinan AKD, hal itu bukan berarti bencana bagi Golkar. Ia menganggap hal ini biasa-biasa saja karena jabatan tidak ada artinya tanpa memperhatikan rakyat. Diluar AKD, Fraksi Golkar bisa mengeksplor dengan bercerita berbagai hal langsung kepada rakyat, bisa juga cerita tersebut disampaikan melalui media.
“Bukan berarti selama ini Golkar diam kami tidak bisa apa-apa. Saya saja di luar banyak hal yang saya tahu, tetapi tidak perlu saya sampaikan dalam forum ini. Biarlah nanti kami bercerita dengan rakyat saja. Saya juga menilai seperti apa yang terjadi di dewan. Kenapa sih seperti kita ini meminta, merengek-rengek, mengemis-ngemis, ini kan diberikan. Tapi daripada kita menunggu-nunggu terus ya sudah saja kita mengambil sikap dari sekarang. Saya mantan dewan 10 tahun, baru kejadian seperti ini terjadi sekarang, saya merasa sangat prihatin. Tanya Pak Acep (Bupati, red), beliau teman saya di dewan 10 tahun, beliau waktu jadi ketua tidak seperti ini,” tandas Yudi disambung penegasan dari Sekretaris DPD Golkar Dani Nuryadin bahwa Golkar tidak dalam posisi mau merebut posisi di Bapemperda, karena Golkar hanya menarik anggota yang ada di unsur pimpinan AKD. (muh)