FPDIP Tuding Walikota Sering Abaikan Dewan
KEJAKSAN – Penolakan terhadap rencana Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH melibatkan DPRD dalam tim pengawas bongkar muat batubara, terus menuai penolakan.
Sejumlah wakil rakyat di Griya Sawala mengaku tersinggung atas rencana itu. Mengingat, dalam membuka aktivitas bongkar muat batubara, walikota tidak melibatkan DPRD.
“Kita (DPRD Kota Cirebon, red) ini bukan hansip, yang hanya ditugaskan untuk mengawasi. Tugas pengawasan itu (aktivitas bongkar muat batubara, red) bukan begitu caranya,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH, kemarin.
Ia mengaku heran dengan sikap walikota yang tidak konsisten. Ketika membuka aktivitas bongkar muat batubara dilakukan tanpa melibatkan DPRD, tapi giliran sudah dibuka, meminta DPRD juga ikut dalam tim pengawas. Menurutnya, hal itu mencederai hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
“Setelah aktivitas bongkar muat batubara dibuka atas permintaan walikota, ujug-ujug kita diminta melakukan pengawasan. Kan tidak begitu caranya. Mestinya sejak awal dibicarakan dengan baik, lalu diputuskan bersama,” ujarnya.
Padahal, kata Cicip, ketika beberapa bulan lalu muncul penolakan terhadap aktivitas bongkar muat batubara dari masyarakat dan meminta agar ditutup, walikota terus menerus berkoordinasi dengan DPRD.
“Kita lihat histori. Ketika dulu banyak demo meminta aktivitas bongkar muat batubara ditutup, walikota rajin berkoordinasi dengan DPRD. Bahkan, minta dukungan dari DPRD untuk melakukan penutupan. Dan DPRD bahkan mengeluarkan surat rekomendasi penolakan aktivitas bongkar muat batubara,” tuturnya.
Namun ketika aktivitas bongkar muat batubara dibuka kembali, lanjut Cicip, walikota tidak melibatkan DPRD dalam prosesnya. Pihaknya baru mengetahui secara pasti, bahwa aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka, ketika walikota menghadiri rapat koordinasi dengan DPRD pada 27 September lalu.
“Tetapi pekan kemarin, saya juga cukup terkejut ketika walikota menunjukkan surat, salahsatunya surat permohonan dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara. Keterkejutan ini cukup beralasan bagi kita. Karena sebelumnya tidak ada koordinasi dengan kita,” terangnya.
Menurutnya, langkah walikota untuk membuka kembali aktivitas bongkar muat batubara tanpa melibatkan DPRD, sudah melanggar konstitusi, dalam hal ini UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Bahwa salahsatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, adalah DPRD. Tapi seringkali dalam mengambil kebijakan tertentu, walikota tidak pernah mengajak bicara DPRD,” kata wakil rakyat dari dapil I Harjamukti itu.
Di sisi lain, Cicip menilai, diabaikannya keberadaan DPRD oleh walikota bukan sekali ini terjadi. Beberapa persoalan sebelumnya juga walikota melakukan hal yang sama. Misalnya, disebutkan dia, ketika polemik penentuan batas wilayah kabupaten dan Kota Cirebon.
“Kejadian seperti ini sudah berkali-kali. Pengambilan kebijakan sendiri, memutuskan sendiri. Kalau maunya sendiri, ya sudah,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, tepat sepekan terhitung sejak 27 September hingga Selasa (4/10), aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon kembali dibuka.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan pengusaha, PT Pelindo II Cabang Cirebon dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon untuk mengantisipasi polusi debu, diklaim berhasil.
Hal itu seperti disampaikan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/10). Orang nomor satu di Kota Cirebon itu mengklaim, dalam sepekan pertama aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka, tidak ditemukan polusi debu yang mencemari masyarakat.
“Alhamdulillah, debue langka (debunya tidak ada, red),” ungkap Azis.
Meski demikian, Azis menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat batubara. Terlebih, sambung Azis, perlu diawasi secara optimal ketika nanti musim kemarau tiba. “Untuk pengawasan tentunya akan terus dilakukan secara bersama-sama. Apalagi kalau nanti musim hujan sudah selesai,” katanya. (jri)
KEJAKSAN – Penolakan terhadap rencana Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH melibatkan DPRD dalam tim pengawas bongkar muat batubara, terus menuai penolakan.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/10/bongkar-muat-batubara.jpg\"){kind=link}
Sejumlah wakil rakyat di Griya Sawala mengaku tersinggung atas rencana itu. Mengingat, dalam membuka aktivitas bongkar muat batubara, walikota tidak melibatkan DPRD.
“Kita (DPRD Kota Cirebon, red) ini bukan hansip, yang hanya ditugaskan untuk mengawasi. Tugas pengawasan itu (aktivitas bongkar muat batubara, red) bukan begitu caranya,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH, kemarin.
Ia mengaku heran dengan sikap walikota yang tidak konsisten. Ketika membuka aktivitas bongkar muat batubara dilakukan tanpa melibatkan DPRD, tapi giliran sudah dibuka, meminta DPRD juga ikut dalam tim pengawas. Menurutnya, hal itu mencederai hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
“Setelah aktivitas bongkar muat batubara dibuka atas permintaan walikota, ujug-ujug kita diminta melakukan pengawasan. Kan tidak begitu caranya. Mestinya sejak awal dibicarakan dengan baik, lalu diputuskan bersama,” ujarnya.
Padahal, kata Cicip, ketika beberapa bulan lalu muncul penolakan terhadap aktivitas bongkar muat batubara dari masyarakat dan meminta agar ditutup, walikota terus menerus berkoordinasi dengan DPRD.
“Kita lihat histori. Ketika dulu banyak demo meminta aktivitas bongkar muat batubara ditutup, walikota rajin berkoordinasi dengan DPRD. Bahkan, minta dukungan dari DPRD untuk melakukan penutupan. Dan DPRD bahkan mengeluarkan surat rekomendasi penolakan aktivitas bongkar muat batubara,” tuturnya.
Namun ketika aktivitas bongkar muat batubara dibuka kembali, lanjut Cicip, walikota tidak melibatkan DPRD dalam prosesnya. Pihaknya baru mengetahui secara pasti, bahwa aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka, ketika walikota menghadiri rapat koordinasi dengan DPRD pada 27 September lalu.
“Tetapi pekan kemarin, saya juga cukup terkejut ketika walikota menunjukkan surat, salahsatunya surat permohonan dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara. Keterkejutan ini cukup beralasan bagi kita. Karena sebelumnya tidak ada koordinasi dengan kita,” terangnya.
Menurutnya, langkah walikota untuk membuka kembali aktivitas bongkar muat batubara tanpa melibatkan DPRD, sudah melanggar konstitusi, dalam hal ini UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Bahwa salahsatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, adalah DPRD. Tapi seringkali dalam mengambil kebijakan tertentu, walikota tidak pernah mengajak bicara DPRD,” kata wakil rakyat dari dapil I Harjamukti itu.
Di sisi lain, Cicip menilai, diabaikannya keberadaan DPRD oleh walikota bukan sekali ini terjadi. Beberapa persoalan sebelumnya juga walikota melakukan hal yang sama. Misalnya, disebutkan dia, ketika polemik penentuan batas wilayah kabupaten dan Kota Cirebon.
“Kejadian seperti ini sudah berkali-kali. Pengambilan kebijakan sendiri, memutuskan sendiri. Kalau maunya sendiri, ya sudah,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, tepat sepekan terhitung sejak 27 September hingga Selasa (4/10), aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon kembali dibuka.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan pengusaha, PT Pelindo II Cabang Cirebon dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon untuk mengantisipasi polusi debu, diklaim berhasil.
Hal itu seperti disampaikan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/10). Orang nomor satu di Kota Cirebon itu mengklaim, dalam sepekan pertama aktivitas bongkar muat batubara kembali dibuka, tidak ditemukan polusi debu yang mencemari masyarakat.
“Alhamdulillah, debue langka (debunya tidak ada, red),” ungkap Azis.
Meski demikian, Azis menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat batubara. Terlebih, sambung Azis, perlu diawasi secara optimal ketika nanti musim kemarau tiba. “Untuk pengawasan tentunya akan terus dilakukan secara bersama-sama. Apalagi kalau nanti musim hujan sudah selesai,” katanya. (jri)