Diinstruksikan Rebut Ketua Komisi A, Bila Gagal Bakal Dievaluasi
KEJAKSAN - Proses pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jilid II di DPRD Kota Cirebon persis menyisakan posisi pimpinan Komisi A.
Karena ketika dilakukan pemilihan pimpinan Komisi A, hasilnya deadlock.
FRAKSI Golkar, menjadi salahsatu fraksi yang tak kebagian satupun jatah ketua di AKD jilid II.
Atas hal itu, DPD Partai Golkar Kota Cirebon bereaksi. Mereka menyayangkan posisi Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon yang tak mampu berbuat banyak untuk partai dengan memenangkan satu posisi ketua AKD jilid II.
Mestinya, berstatus sebagai partai pemilik satu kursi pimpinan DPRD, Partai Golkar bisa menempatkan kadernya di posisi ketua salahsatu AKD.
“Saya sudah banyak menghimpun informasi soal ini dan sudah juga mengklarifikasi ke fraksi. Intinya kita meminta, Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon, dengan partainya berstatus sebagai partai pemenang kedua, tidak laik lah kalau tidak dapat posisi pimpinan di AKD,” ungkap Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Pulihono SE.
Dirinya menambahkan, tidak dapatnya satupun posisi ketua di AKD, merupakan tanggung jawab ketua fraksi.
Untuk itu, dirinya meminta agar Ketua Fraksi Golkar, Andrie Sulistio SE melakukan upaya untuk memperbaiki citra Partai Golkar.
“Jadi, saya minta kepada fraksi untuk coba sekarang secara baik melakukan upaya diplomasi, agar nama baik partai bisa dijaga dengan baik. Karena situasi seperti itu sangat disayangkan, Fraksi Golkar tidak dapat apa-apa,” kata dia.
Pulihono mengatakan, dengan tersisa satu komisi, yaitu Komisi A yang belum terisi, pihaknya menginstruksikan agar Fraksi Golkar bisa mengambil posisi itu.
Ketua fraksi diminta melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi lain.
“Ketua fraksi harus melakukan upaya untuk menjaga nama baik Partai Golkar. Termasuk, untuk melakukan komunikasi dengan fraksi lain, agar posisi itu (ketua Komisi A, red) bisa diambil oleh Fraksi Golkar,” katanya.
Bila tak berhasil, Pulihono mengancam akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ketua Fraksi Golkar.
Karena kegagalan Fraksi Golkar pada proses pergantian pimpinan AKD jilid II, merupakan preseden buruk bagi partai berlambang beringin itu.
“Secara otomatis, partai punya agenda rutin untuk evaluasi kinerja fraksi. Kalau memang banyak hal, dimana tidak sepatutnya kita dapatkan, maka pasti akan ada evaluasi,” katanya.
Senada disampaikan demisioner pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agus Purwanto.
Ia menilai, tak sepantasnya Fraksi Golkar di-zonk untuk pimpinan AKD. Sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pileg 2014 lalu, seharusnya Fraksi Golkar bisa berbicara banyak di DPRD.
“Sangat disayangkan kalau Fraksi Golkar tidak mampu berbuat banyak untuk merebut posisi ketua di salahsatu AKD. Sebagai partai besar, mestinya fraksi menyadari akan tanggungjawabnya,” kata Agus. (jri)
KEJAKSAN - Proses pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jilid II di DPRD Kota Cirebon persis menyisakan posisi pimpinan Komisi A.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/09/calon-ketua-dpd-golkar.jpg\"){kind=link}
Karena ketika dilakukan pemilihan pimpinan Komisi A, hasilnya deadlock.
FRAKSI Golkar, menjadi salahsatu fraksi yang tak kebagian satupun jatah ketua di AKD jilid II.
Atas hal itu, DPD Partai Golkar Kota Cirebon bereaksi. Mereka menyayangkan posisi Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon yang tak mampu berbuat banyak untuk partai dengan memenangkan satu posisi ketua AKD jilid II.
Mestinya, berstatus sebagai partai pemilik satu kursi pimpinan DPRD, Partai Golkar bisa menempatkan kadernya di posisi ketua salahsatu AKD.
“Saya sudah banyak menghimpun informasi soal ini dan sudah juga mengklarifikasi ke fraksi. Intinya kita meminta, Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon, dengan partainya berstatus sebagai partai pemenang kedua, tidak laik lah kalau tidak dapat posisi pimpinan di AKD,” ungkap Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Pulihono SE.
Dirinya menambahkan, tidak dapatnya satupun posisi ketua di AKD, merupakan tanggung jawab ketua fraksi.
Untuk itu, dirinya meminta agar Ketua Fraksi Golkar, Andrie Sulistio SE melakukan upaya untuk memperbaiki citra Partai Golkar.
“Jadi, saya minta kepada fraksi untuk coba sekarang secara baik melakukan upaya diplomasi, agar nama baik partai bisa dijaga dengan baik. Karena situasi seperti itu sangat disayangkan, Fraksi Golkar tidak dapat apa-apa,” kata dia.
Pulihono mengatakan, dengan tersisa satu komisi, yaitu Komisi A yang belum terisi, pihaknya menginstruksikan agar Fraksi Golkar bisa mengambil posisi itu.
Ketua fraksi diminta melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi lain.
“Ketua fraksi harus melakukan upaya untuk menjaga nama baik Partai Golkar. Termasuk, untuk melakukan komunikasi dengan fraksi lain, agar posisi itu (ketua Komisi A, red) bisa diambil oleh Fraksi Golkar,” katanya.
Bila tak berhasil, Pulihono mengancam akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ketua Fraksi Golkar.
Karena kegagalan Fraksi Golkar pada proses pergantian pimpinan AKD jilid II, merupakan preseden buruk bagi partai berlambang beringin itu.
“Secara otomatis, partai punya agenda rutin untuk evaluasi kinerja fraksi. Kalau memang banyak hal, dimana tidak sepatutnya kita dapatkan, maka pasti akan ada evaluasi,” katanya.
Senada disampaikan demisioner pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agus Purwanto.
Ia menilai, tak sepantasnya Fraksi Golkar di-zonk untuk pimpinan AKD. Sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pileg 2014 lalu, seharusnya Fraksi Golkar bisa berbicara banyak di DPRD.
“Sangat disayangkan kalau Fraksi Golkar tidak mampu berbuat banyak untuk merebut posisi ketua di salahsatu AKD. Sebagai partai besar, mestinya fraksi menyadari akan tanggungjawabnya,” kata Agus. (jri)