Komisi V Desak Jokowi Beri Dukungan Melalui Jalur Politis
MAJALENGKA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang tengah dipercepat pembangunannya, belum didukung dengan anggaran. Hingga kini dana untuk percepatan pembangunan prestisius tersebut belum juga turun.
Hal ini ditegaskan ketua Komisi V DPR RI Ir Fary Djemy Francis MMA. Ia mengatakan, bahwa anggaran yang tersendat untuk pembangunan bandara tersebut akan segera disampaikan ke presiden supaya segera direalisasikan dan teranggarkan.
\"Soal anggaran pembangunan ini jika tak segera akan menjadi ancaman terhambatnya pembangunan BIJB yang tengah dibangun di wilayah Kertajati Kabupaten Majalengka,\" ujarnya dalam rilis yang dikirimkan, usai kunjungan kerja ke wilayah Majalengka dan Cirebon, kemarin.
Pihaknya melihat bahwa perkembangan pembangunan bandara yang dijanjikan Presiden Jokowi untuk dapat beroperasi tahun 2018 mendatang, hingga kini belum didukung dengan anggaran. Untuk itu ada jalur politis yang harus diketuk.
\"Janji presiden itu bahwa bandara akan beroperasi tahun 2018. Tapi hasil temuan kami, untuk tahun anggaran 2017 saat pembahasan awal kami malah belum dapat gambaran tentang anggaran dan belum dibunyikan,\" ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa terkait bandara ini, sering dijelaskan oleh Bupati Majalengka maupun Gubernur Jawa Barat, bahwa terkait pembangunan bandara Kertajati dan janji Presiden Jokowi dalam kunjungannya awal tahun 2016 lalu, yakni BIJB agar dapat beroperasi tahun 2018 mendatang, sehingga nanti bisa langsung dimanfaatkan.
\"Namun, anggaran tahun 2017 setahu saya belum diserahkan. Kalau pak presiden ingin percepatan maka kami harus beri dukungan secara politis. Tentunya harus didukung penuh,\" ujarnya.
Fari mengatakan, kesiapan Gubernur Jabar dan Bupati Majalengka dalam mengawal pembangunan Bandara Kertajati harus mendapat apresiasi.
Terlebih dalam pembangunan, pemerintah pusat yang sudah mengluarkan anggaran hingga Rp600 miliar.
Dia berjanji akan mempertanyakan anggaran pembangunan BIJB Kertajati yang belum dimasukkan APBN tahun 2017. \"Jangan sampai kebutuhan strategis seperti BIJB Kertajati dikorbankan,\" tegasnya. (hrd)
MAJALENGKA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang tengah dipercepat pembangunannya, belum didukung dengan anggaran. Hingga kini dana untuk percepatan pembangunan prestisius tersebut belum juga turun.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/08/fery.jpg\"){kind=link}
Hal ini ditegaskan ketua Komisi V DPR RI Ir Fary Djemy Francis MMA. Ia mengatakan, bahwa anggaran yang tersendat untuk pembangunan bandara tersebut akan segera disampaikan ke presiden supaya segera direalisasikan dan teranggarkan.
\"Soal anggaran pembangunan ini jika tak segera akan menjadi ancaman terhambatnya pembangunan BIJB yang tengah dibangun di wilayah Kertajati Kabupaten Majalengka,\" ujarnya dalam rilis yang dikirimkan, usai kunjungan kerja ke wilayah Majalengka dan Cirebon, kemarin.
Pihaknya melihat bahwa perkembangan pembangunan bandara yang dijanjikan Presiden Jokowi untuk dapat beroperasi tahun 2018 mendatang, hingga kini belum didukung dengan anggaran. Untuk itu ada jalur politis yang harus diketuk.
\"Janji presiden itu bahwa bandara akan beroperasi tahun 2018. Tapi hasil temuan kami, untuk tahun anggaran 2017 saat pembahasan awal kami malah belum dapat gambaran tentang anggaran dan belum dibunyikan,\" ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa terkait bandara ini, sering dijelaskan oleh Bupati Majalengka maupun Gubernur Jawa Barat, bahwa terkait pembangunan bandara Kertajati dan janji Presiden Jokowi dalam kunjungannya awal tahun 2016 lalu, yakni BIJB agar dapat beroperasi tahun 2018 mendatang, sehingga nanti bisa langsung dimanfaatkan.
\"Namun, anggaran tahun 2017 setahu saya belum diserahkan. Kalau pak presiden ingin percepatan maka kami harus beri dukungan secara politis. Tentunya harus didukung penuh,\" ujarnya.
Fari mengatakan, kesiapan Gubernur Jabar dan Bupati Majalengka dalam mengawal pembangunan Bandara Kertajati harus mendapat apresiasi.
Terlebih dalam pembangunan, pemerintah pusat yang sudah mengluarkan anggaran hingga Rp600 miliar.
Dia berjanji akan mempertanyakan anggaran pembangunan BIJB Kertajati yang belum dimasukkan APBN tahun 2017. \"Jangan sampai kebutuhan strategis seperti BIJB Kertajati dikorbankan,\" tegasnya. (hrd)