Lili Fatsun pada Putusan Partai, Pelaksanaan Musda Lanjutan Belum Jelas
KEJAKSAN – Kontroversi rencana pengangkatan menjadi Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, ditanggapi santai Lili Eliyah SH MM.
Politisi Golkar yang duduk di wakil sekretaris bidang tani dan nelayan DPD Partai Golkar Jawa Barat itu enggan berpolemik.
“Rencana pengangkatan Plt ketua DPD Partai Golkar, itu menjadi kewenangan penuh DPD Partai Golkar Jabar. Tidak bisa kita sebagai kader, menolak kebijakan itu,” kata Lili.
Politisi perempuan yang juga wakil ketua DPRD Kota Cirebon itu menilai, rencana Ketua DPD Partai Golkar Jabar, H Dedi Mulyadi SH untuk mengangkat seorang Plt ketua yang akan ditugaskan di DPD Partai Golkar Kota Cirebon adalah langkah arif dan bijak.
“Saya yakin, langkah yang akan diambil Pak Dedi Mulyadi sudah benar. Ini demi keberlangsungan roda organisasi kepartaian dan proses konsolidasi, sebagaimana disampaikan Pak Dedi Mulyadi,” tuturnya.
Ia juga mengklarifikasi terkait rumor yang menyebutkan dirinya akan diangkat jadi Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Lili mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada DPD Partai Golkar Jabar. “Saya akan fatsun kepada putusan partai,” katanya.
Saat ditanya terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) lanjutan DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Lili mengaku belum mengetahui persis waktu pelaksanaannya.
“Saya sendiri belum tahu persis kapan akan dilaksanakan. Itu sudah menjadi kewenangan DPD Partai Golkar Jabar,” katanya.
Sebelumnya, rencana Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, H Dedi Mulyadi SH menetapkan Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon ditentang.
Rencana itu dianggap tidak berdasar. Sehingga tak perlu adanya Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Seperti disampaikan Ketua Biro Keagamaan DPD Partai Golkar Jawa Barat, Didi Sunardi SE, Rabu (20/7) malam.
Menurutnya, pengangkatan Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon tidak diperlukan. “Tidak perlu ada Plt ketua untuk DPD Partai Golkar Kota Cirebon,” ungkap Didi.
Ia menambahkan, keberadaan Plt ketua DPD Partai Golkar bila dipaksakan, justru tidak akan baik untuk partai. Pasalnya, tugas Plt ketua menjadi tidak jelas, lantaran posisi saat ini, DPD Partai Golkar masih menunggu proses musda.
“Nanti tugasnya apa Plt ketua? Dan pengangkatannya juga tidak berdasar. Proses musda juga belum selesai kok mau ada Plt ketua? Saya kira tidak perlu,” ujarnya.
Didi mengatakan, terkait status kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Cirebon pasca-Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX pada 28 Juni lalu, saat ini dipegang oleh pimpinan sidang yang berlaku ketika musda.
“Kepengurusan ada di pimpinan sidang, sebagai penanggungjawabnya. Jadi, kalau ada keputusan apa-apa terkait musda dari DPD Partai Golkar Jawa Barat ya melalui pimpinan sidang itu,” katanya. (jri)
KEJAKSAN – Kontroversi rencana pengangkatan menjadi Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, ditanggapi santai Lili Eliyah SH MM.
![](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/07/dedi-lili.jpg\"){kind=link}
Politisi Golkar yang duduk di wakil sekretaris bidang tani dan nelayan DPD Partai Golkar Jawa Barat itu enggan berpolemik.
“Rencana pengangkatan Plt ketua DPD Partai Golkar, itu menjadi kewenangan penuh DPD Partai Golkar Jabar. Tidak bisa kita sebagai kader, menolak kebijakan itu,” kata Lili.
Politisi perempuan yang juga wakil ketua DPRD Kota Cirebon itu menilai, rencana Ketua DPD Partai Golkar Jabar, H Dedi Mulyadi SH untuk mengangkat seorang Plt ketua yang akan ditugaskan di DPD Partai Golkar Kota Cirebon adalah langkah arif dan bijak.
“Saya yakin, langkah yang akan diambil Pak Dedi Mulyadi sudah benar. Ini demi keberlangsungan roda organisasi kepartaian dan proses konsolidasi, sebagaimana disampaikan Pak Dedi Mulyadi,” tuturnya.
Ia juga mengklarifikasi terkait rumor yang menyebutkan dirinya akan diangkat jadi Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Lili mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada DPD Partai Golkar Jabar. “Saya akan fatsun kepada putusan partai,” katanya.
Saat ditanya terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) lanjutan DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Lili mengaku belum mengetahui persis waktu pelaksanaannya.
“Saya sendiri belum tahu persis kapan akan dilaksanakan. Itu sudah menjadi kewenangan DPD Partai Golkar Jabar,” katanya.
Sebelumnya, rencana Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, H Dedi Mulyadi SH menetapkan Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon ditentang.
Rencana itu dianggap tidak berdasar. Sehingga tak perlu adanya Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Seperti disampaikan Ketua Biro Keagamaan DPD Partai Golkar Jawa Barat, Didi Sunardi SE, Rabu (20/7) malam.
Menurutnya, pengangkatan Plt ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon tidak diperlukan. “Tidak perlu ada Plt ketua untuk DPD Partai Golkar Kota Cirebon,” ungkap Didi.
Ia menambahkan, keberadaan Plt ketua DPD Partai Golkar bila dipaksakan, justru tidak akan baik untuk partai. Pasalnya, tugas Plt ketua menjadi tidak jelas, lantaran posisi saat ini, DPD Partai Golkar masih menunggu proses musda.
“Nanti tugasnya apa Plt ketua? Dan pengangkatannya juga tidak berdasar. Proses musda juga belum selesai kok mau ada Plt ketua? Saya kira tidak perlu,” ujarnya.
Didi mengatakan, terkait status kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Cirebon pasca-Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX pada 28 Juni lalu, saat ini dipegang oleh pimpinan sidang yang berlaku ketika musda.
“Kepengurusan ada di pimpinan sidang, sebagai penanggungjawabnya. Jadi, kalau ada keputusan apa-apa terkait musda dari DPD Partai Golkar Jawa Barat ya melalui pimpinan sidang itu,” katanya. (jri)