Pertanyakan Status Kepegawaian, Fitrah Minta Honorer Bersabar

CIREBON - Ratusan honorer di Kota Cirebon dengan status R2, R3 dan R4 ramai-ramai mendatangi gedung DPRD, Rabu (23/07). 

Mereka datang untuk mengadu dan memperjuangkan kejelasan status kepegawaian mereka, yang sampai saat ini belum mendapatkan kepastian dari pemerintah.

Mereka yang datang, adalah honorer yang merupakan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, perhubungan hingga pemadam kebakaran. 

BACA JUGA:Disdukcapil Buka Forum Konsultasi Publik, Minta Masukan untuk Pelayanan Lebih Baik

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menemui mereka bersama dengan jajaran Komisi I. 

Hasil dari pertemuan kemarin, dijelaskan Fitrah, Pemkot bersama dengan DPRD memiliki semangat yang sama, dimana akan berupaya memperjuangkan status honorer agar bisa diangkat menjadi ASN, dalam hal ini PPPK, namun secara bertahap. 

Kemudian, Fitrah juga memastikan, meskipun ada beberapa pegawai honorer yang belum masuk kategori R4, bahkan belum terdata di database BKN, tidak akan ada pegawai honorer di Kota Cirebon yang dirumahkan seperti rumor yang beredar. 

BACA JUGA:Peringati Hari Anak Nasional, BRI Dukung Pendidikan Karakter Anak lewat Kegiatan Agroedukasi bagi Siswa/i SD

"Honorer tidak ada yang dirumahkan, itu yang mereka takutkan," ungkap Fitrah. 

Salahsatu upaya yang dilakukan, lanjut Fitrah, saat ini mereka yang sudah masuk kategori R2 dan R3, akan diupayakan diangkat sebagai PPPK paruh waktu, sehingga mereka akan tetap belerja dan tetap menerima hak seperti yang saat ini mereka dapatkan. 

"Yang nanti akan masuk di PPPK Paruh Waktu, tetap akan menerima gaji seperti gaji yang diterima saat ini," jelas Fitrah. 

BACA JUGA:Pemkot Cirebon Peringati Hari Anak Nasional 2025 di TK Negeri Pembina dengan Penuh Semangat dan Keceriaan

Maka dari itu, Fitrah pun meminta kepada para pegawai honorer di Kota Cirebon untuk bersabar, karena upaya yang dilakukan di daerah, tetap menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. 

"Bersabar sambil menunggu regulasi/kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait status dan penggajian paruh waktu," kata Fitrah. 

Sumber: