Musrenbang Kecamatan untuk 2027, Usulan Infrastruktur Dominan di Pekalipan

CIREBON - Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2027 di Kecamatan Pekalipan sudah sampai di tingkat kecamatan. 

Rabu (04/02), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pekalipan digelar. 

Camat Pekalipan, Gandi SST mengungkapkan, sesuai dengan tahapan yang sudah disusun, proses perencanaan yang dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan ini sudah melalui forum di tingkat RW hingga Kelurahan. 

BACA JUGA:Kode Redeem Free Fire Hari Ini 04 Februari 2026: Skin Senjata Eksklusif!

"Kita sudah susun dan inventarisir usulan-usulan dari setiap kelurahan, secara umum 60 persen infrastruktur dan 40 persen pemberdayaan. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun 2027," ungkap Gandi.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga berasal dari Dapil Pekalipan-Kejaksan, Imam Yahya mengatakan bahwa Musrenbang Kecamatan ini adalah forum agregasi dari usulan-usulan pembangunan yang sudah dibahas di tingkat Kekurahan. 

"Ini agregasi dari usulan di kelurahan, mulai dari rembug warga, sehingga kita mendorong agar semua usulan yang dihimpun, bisa diakomodir untuk dilaksanakan tahun 2027," ungkap Imam. 

BACA JUGA:8 Alasan Mengapa Harus Investasi Emas Digital: Pilihan Investasi Terbaik Saat Ini

Imam juga menyinggung soal kondisi fiskal anggaran secara nasional, dimana dijelaskan Imam, dua tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2025, dan diprediksi sampai 2027 akan terasa berat. 

Salah satu penyebabnya, disebutkan Imam, pada tahun tersebut, negara memasuki masa jatuh tempo untuk menyelesaikan utang piutang yang jumlahnya mencapai angka 800 trilyun. 

"Kita masuk di waktu jatuh tempo bayar hutang sampai 800 trilyun. Jadi semua anggaran, mulai dari kementrian hingga Pemda akan terus di efisiensi," jelas Imam. 

BACA JUGA:Promo JSM Superindo Terbaru 6-8 Februari 2026: Diskon Sayur & Minyak Goreng

Namun ditengah efisiensi ini, masih dijelaskan Imam, Menteri Keuangan sempat menyampaikan statemen bernada angin segar untuk pemerintah daerah. 

"Ada kabar gembira, untuk Pemda yang serapan anggarannya bagus, kemungkinan akan ada kebijakan fiskal dari pusat. Jadi, kita mendorong agar Pemkot segera melaksanakan program yang sudah ditetapkan agar serapan anggarannya bagus," ujar Imam. 

Sumber: