Pemkab Cirebon Siapkan Regulasi Petambak Garam, OJK Buka Akses Pembiayaan Perbankan

Pemkab Cirebon Siapkan Regulasi Petambak Garam, OJK Buka Akses Pembiayaan Perbankan

DUKUNGAN. Wakil Buoati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman mendukung pendanaan bagi bisnis garam di wilayah Kabupaten Cirebon.-Yoga Yudishtira-RAKYAT CIREBON

 

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kesejahteraan petambak garam. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan usaha penggaraman di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi besar.

 

Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan dari petambak garam, termasuk kebutuhan aturan yang dapat memberikan kepastian dalam menjalankan usaha.

 

Hal itu disampaikan Jigus, sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon, saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan business matching yang difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon untuk mempertemukan pelaku usaha penggaraman dengan sektor perbankan.

BACA JUGA:Bupati Imron Tekankan Kualitas Guru dan Digitalisasi Usai Revitalisasi Sekolah di Cirebon

 

“Kami berterima kasih kepada OJK yang sudah memfasilitasi kegiatan FGD ini. Harapannya, kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah bisa hadir memfasilitasi keluh kesah para petani garam,” ujar Jigus, Kamis 8 Oktober 2026.

 

Ia menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki garis pantai sepanjang 79,23 kilometer yang membentang di delapan kecamatan dan mencakup 36 desa. Potensi wilayah pesisir tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha penggaraman sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

 

Berdasarkan data dari dinas terkait yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat sekitar 1.005 petambak garam di Kabupaten Cirebon.

 

Menurut Jigus, potensi tersebut perlu didukung kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi para petambak. Karena itu, masukan mengenai pembentukan regulasi akan disampaikan kepada Bupati Cirebon untuk kemudian dikoordinasikan dengan bagian hukum dan DPRD.

 

“Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati dan dikoordinasikan dengan para pihak, terutama bagian hukum dan DPRD, supaya dibuatkan aturan tersebut agar ada kepastian hukum dan kepastian lainnya bagi para petambak garam,” tegasnya.

BACA JUGA:Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Wabup: Pendidikan Harus Bisa Diakses Semua Kalangan

 

Selain mendorong pembentukan regulasi, Pemkab Cirebon juga membuka peluang kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendukung pemasaran dan penyerapan hasil produksi garam.

 

Jigus mengatakan, kemungkinan tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut agar skema kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi petambak sekaligus menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi di desa.

 

“Ada kemungkinan ke depan bisa dikolaborasikan. Intinya, pemerintah daerah ingin masyarakat memiliki kepastian untuk kesejahteraan, terutama agar perekonomian di wilayah sekitar bisa tumbuh. Sebab, kalau desa sejahtera, kabupaten juga akan sejahtera,” katanya.

 

Namun, terkait kepastian apakah koperasi nantinya akan membeli atau menampung garam hasil produksi petambak, ia menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut masih diperlukan.

 

Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh skema yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk tidak menimbulkan persinggungan usaha antara koperasi dan toko atau warung yang telah beroperasi di desa.

BACA JUGA:Porprov Jabar 2026, Bupati Cirebon Targetkan 22 Emas

 

Pemkab Cirebon juga tengah membahas rencana pembentukan atau penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) yang salah satu rencana terkaitnya adalah pengelolaan gudang penampungan garam.

Sumber: