DPRD: Alasan DPUPR Tidak Masuk Akal

RAKYATCIREBON.ID, INDRAMAYU-DPRD Kabupaten Indramayu geram mengetahui alasan kerusakan jalan belum dilakukan perbaikan akibat faktor cuaca. Alasan tersebut dinilai tidak masuk akal. 

Hal tersebut terungkap ketika Komisi IV DPRD mengundang mitra kerja yang membidanginya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu, Selasa (7/6). 

Ketua Komisi IV DPRD, M Alam Sukmajaya dan anggotanya mempertanyakan banyaknya ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak. 

Bahkan, kata dia, publik di Kabupaten Indramayu banyak yang mengunggah gambar jalan rusak maupun keluhannya di media sosial.

Sebagai mitra kerja, Komisi IV juga perlu mengetahui progres kegiatan pada triwulan kedua tahun 2022. Selain itu, akhir-akhir ini kegaduhan terjadi di masyarakat terkait banyaknya jalan rusak dan belum ada langkah perbaikan. 

“Kami undang pihak PUPR untuk mendapat penjelasan secara konkrit. Maka, dari awal, kami sudah minta (DPUPR, red) jangan muter-muter. Konkret saja. Apa yang menjadi alasan, masalah, maupun kendalanya,” tegas Alam.

Alam yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai, alasan faktor cuaca yang menjadi penyebab kerusakan dan kendala dalam perbaikan pada ruas jalan kabupaten dinilai tidak logis. 

Jika pun dipaksakan dilakukan perbaikan saat ini, sangat dimungkinkan akan mempengaruhi kualitas. Karena, dalam musim penghujan.

Seharusnya, kata Alam, pola perencanaan yang dibuat bisa lebih awal. Karena, di daerah lain pun melakukannya di Desember tahun sebelumnya. 

Jadi ketika masuk di Januari paling lambat Februari, ketika anggaran sudah siap pengerjaannya bisa langsung dilakukan.

“Pada rapat-rapat sebelumnya kami sudah mengingatkan. Agar pengerjaannya paling lambat di bulan Maret. Nah, sekarang sudah Juni, ada tidak yang menjamin sudah tidak ada hujan sampai Juli, Agustus, dan seterusnya. Jujur, kami Komisi IV kecewa, di luar ekspektasi kami,” tandasnya.

Minimalnya, kata dia, pada Maret itu sudah ada kegiatan. Tidak harus menunggu semua kegiatannya dilaksanakan bersamaan. 

“Terjadi keterlambatan, dan membuat kegaduhan. Baru, kemudian menyalahkan cuaca. Terus juga kalau dilaksanakan bersama-sama akan terjadi rebutan material, pekerja, juga alat,” keluhnya.

Dia juga mengatakan, pada Juli nanti, DPRD sudah mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD, baik murni maupun perubahan. 

Sumber: