DPRD Kirim Surat kepada Bupati

RAKYATCIREBON.ID, INDRAMAYU–DPRD Kabupaten Indramayu mengklaim telah berkirim surat kepada Bupati Nina Agustina terkait jabatan kepala dinas (kadis) definitif yang banyak mengalami kekosongan. 

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin SH mengatakan, surat DPRD yang dikirimkan kepada bupati menjadi hal penting atas kekosongan jabatan kadis atau pejabat pimpinan tinggi pratama di sejumlah dinas. Sehingga sangat diperlukan untuk segera menetapkan pejabat yang dibutuhkan.

Terlebih lagi, kata dia, beberapa waktu lalu sudah melaksanakan open bidding. “Hasil seleksi open bidding waktu itu kan sudah keluar nama-nama yang masuk tiga besar untuk masing-masing dinas. Mestinya bupati segera memilih satu dari tiga nama tadi,” ujar Syaefudin, Senin (11/7).

Dia mengakui, kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas tersebut saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga program kegiatannya tidak maksimal dan minimnya penyerapan anggaran yang telah ditetapkan.

“Seleksi open bidding yang telah dilaksanakan juga telah menelan anggaran yang tidak sedikit. Jadi sangat disayangkan kalau hasil open bidding ternyata masih belum jelas,” kata politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, saat ini patut disyukuri. Karena LPP APBD Kabupaten Indramayu tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Kami melihat belum maksimalnya serapan anggaran yang dihadapkan dengan hasil yang disyukuri. Yakni, WTP dari BPK,”ucapnya.

Dia menegaskan, langkah-langkah yang diambil DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Indramayu. 

“Ini semata-mata untuk kebaikan bersama dalam rangka memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan serapan anggaran yang lebih maksimal. Ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi, mohon untuk diperhatikan,” tandasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD Indramayu, Dalam SH Kn. Bahkan, ia juga mempertanyakan banyaknya jabatan kepala dinas yang kosong di lingkungan Pemkab Indramayu dan hanya dijabat oleh Plt. 

“Belum adanya pejabat kepala dinas definitif di sejumlah dinas sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, juga menimbulkan dampak banyak dinas yang tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. 

Kondisi ini tergambarkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Indramayu tahun 2021.

“Memang banyaknya jabatan kepala dinas yang kosong sangat kami sesalkan. Karena itu, sangat mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih lagi dinas-dinas yang vital atau berkaitan dengan kebutuhan dasar. Seperti, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sampai saat ini juga masih dipimpin pelaksana tugas,” tandasnya. (tar)

Sumber: