Calon PMI Harus Lebih Selektif

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal jumlahnya lebih banyak dibandingkan penyalur legal. Hal itu, perlu menjadi kewaspadaan calon PMI dimanapun. Terutama Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, minat masyarakat menjadi PMI dari Kabupaten Cirebon cukup tinggi.

Untuk itu, perlu waspada. Jangan sampai salah memilih. Hal itu, disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ir Afriansyah Noor MSi, Selasa (26/7).

Menurutnya, saat ini, penyalur non prosedural atau ilegal, jumlahnya lebih banyak.  

“Prosesntasenya, penyalur legal dan ilegal itu, banyakan yang ilegal. Karena prosesnya lebih gampang,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya di kementrian, sedang berupaya untuk mengurangi gerak para penyalur ilegal. Ada system yang diterapkan yakni one channel system. Langkah itu, sebagai upaya untuk memperkecil kelompok atau sponsor.

“Itu kita terapkan. Dan negara yang menjadi tujuan PMI pun, harus tunduk dengan aturan kita. Misalnya seperti Malaysia, harus tunduk itu,” tegasnya.

Pria kelahiran Jambi, 20 April 1972 itu menuturkan sudah banyak penyalur-penyalur non prosesural yang ditangkap. Diamankan oleh Kemenaker dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal itu, dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi kasus yang kerap kali menimpa PMI di luar negeri.

“Rata-rata kasus yang menimpa PMI kita, itu yang memang mengambil jalur non prosedural. Tenaga yang diberangkatkan oleh oknum-oknum yang tidak terdeteksi. Sehingga terjadi miskomunikasi, dampaknya kita tidak bisa mendata PMI kita,” imbuhnya.

Tapi lanjut Afriansyah, untuk PMI yang prosedural semua aman. Termonitor oleh kementrian. Sehingga, keamanannya terjamin.

“Kita tau, daerah tujuannya dimana, majikannya siapa. Semua kita tau,” akunya.

Pihaknya pun sedang berupaya meminimalisir persebaran mafia pengiriman migran. Caranya, dengan memperkuat kerjasama. Tidak hanya dengan institusi di dalam negeri.  Tapi juga dengan negara tujuan. Seperti Malaysia, Korea, Jepang, Arab Saudi, Hongkong, Uni Emirat Arab yang memang diminati para PMI. 

“Itu langkah kita dalam meminimalisir. Kalau memberantas, kayanya belum ya.  Sehingga PMI itu bisa terkontrol. Dan terjamin keamanannya,” katanya.

Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Pihaknya sudah menekankan, agar Disnakertrans konsen dengan program kementrian. Manakala ada calon PMI yang akan diberangkatkan, harus bisa mendeteksi.

“Ya, disini cukup banyak. Tadi yang prosedural saja, terdeteksi ada 16 ribuan PMI kita di luar negeri. Keamanan mereka harus terjamin,” tuturnya.

Ia menegaskan, keamanan WNI dimanapun menjadi tanggungjawab negara. Sudah diamanatkan undang-undang. Makanya, PMI yang mengambil jalur non prosedural pun menjadi tanggung jawab negara. Keamanannya dijamin.

“Ya, mereka memiliki hak yang sama. Untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Itu sudah amanah UU. Pak Presiden juga memprogramkan untuk bisa melindungi WNI di luar negeri,” pungkasnya. (zen)

 

Sumber: