Warga Paniis Pertanyakan Bantuan dari PDAM Kota Cirebon
Kepala Desa Paniis, Kec Pasawahan, Kab Kuningan, Raski Baskara menunjukkan aspirasi warganya.--
RAKYATCIREBON.ID - Sejumlah warga Desa Paniis Kecamatan Pasawahan mendatangi Kantor Kepala Desa, Kamis (18/08).
Mereka mempertanyakan transparansi bantuan dari PDAM Kota Cirebon pada periode 2013 -2019, sebesar Rp400 juta.
Perwakilan warga yang mengatasnamakan 'Masyarakat Desa Paniis Anti Ketidakpuasan' ada bantuan dari PDAM Kota Cirebon yang tidak jelas peruntukannya.
Jumlahnya lumayan besar yakni mencapai Rp400.000.000, yang hingga kini tidak ada kejelasannya.
"Maslahnya bantuan ini tidak masuk kedalam APBDes Paniis, dan tidak jelas realisasinya, makanya kami mendatangi Kantor Desa untuk mempertanyakan. Bahkan pada 2020, laporan ini pernah dialamatkan ke Kejari Kuningan dan Inspektorat, " ungkap salahsatu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
BACA JUGA:1 Napi Terorisme di LP Kuningan Terima Remisi
Warga berharap, jika benar ada temuan penyelewengan dari bantuan tersebut, agar diproses hukum.
Menghadapi tuntutan ini, tak banyak yang bisa dijelaskan Kepala Desa Paniis Raski Baskara. Menurutnya, transparansi bantuan PDAM ini telah ia lakukan sejak dia menjabat pada 2020 sampai sekarang.
Usai menemui warga, kepada RakyatCirebon.id, Raski menuturkan, bantuan dari PDAM Kota Cirebon, menjadi pertanyaan yang kerap muncul sejak tahun 2020.
"Warga ini selalu menanyakan terkait bantuan PDAM Kota Cirebon 2013-2019, tapi saya tidak tahu persis semuanya, karena saya masuk pemerintahan tahun berikutnya. Bantuan PDAM selalu dilaporkan setiap tahunnya kepada masyarakat," tegas Dia.
Jika warga tetap mempertanyakan, Raski akan mengarahkan warganya untuk bertanya langsung kepada pihak inspektorat atau ke Kejaksaan Negeri, sejauh mana audit dana bantuan ini diproses.
BACA JUGA:Menteri LHK Siti Nurbaya Pesan Aktif Menata Kawasan Hutan
"Gimana ya, kalau saya istilahnya tidak mau melihat ke belakang, saya ingin fokus membangun Desa Paniis, kerja nyata dan meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Tetapi, lanjut Raski, warga tetap menginginkan transparansi, hasil audit maupun laporan bantuan PDAM tidak dimasukan APBDes 2013-2019, pihaknya menganjurkan agar warga bertanya ke inspektorat Kuningan, yang telah melakukan audit penglolaan laporan keuangan desa secara periodik.
Sumber:
- Share:
