Protes Tunjangan Profesi Hilang dalam Draf RUU-Sisdiknas

CIREBON, RAKYATCIREBON.ID - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan dosen, dan tunjangan kehormatan dosen.

Sebagaimana diketahui, penghapusan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diterima oleh PGRI per 22 Agustus 2022.

Aturan penghapusan ditolak tegas oleh organisasi yang menjadi wadah para guru tersebut. Karena dinilai benar-benar mengingkari logika publik dan menafikan profesi guru dan dosen.

Wakil Ketua PGRI Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan mengatakan, di Kota Cirebon, PGRI bersama cabang di setiap kecamatan yang ada sudah menyatakan sikap, menolak tegas adanya RUU Sisdiknas yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan yang dikomandoi Nadiem Makarim. Terlebih di dalamnya ada beberapa pasal yang sangat tidak pro guru.

"Penghapusan pasal TPG secara rinci di RUU Sisdiknas tersebut, dinilai telah melukai rasa keadilan para pendidik," ungkapnya, kemarin.

BACA JUGA:Wagub Jabar Senam bersama Dahlan Iskan, Sarapan Nasi Jamblang

Lilik menilai, draf yang diterbitkan tanggal 22 Agustus tersebut terkesan dibahas tanpa melibatkan para pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam RUU tersebut, jika nanti diundangkan.

"Pembahasan RUU Sisdiknas ini seharusnya masih membutuhkan kajian yang komprehensif, dialog terbuka melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan. Termasuk organisasi profesi PGRI tidak perlu tergesa-gesa," lanjut dia.

Dijelaskan Lilik, guru dan dosen adalah profesi yang sudah mendapatkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya yang berat, guru dan dosen sangat berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, kata Lilik, PGRI Kota Cirebon, bahkan di semua daerah, meminta agar pasal 127 ayat 1-10, sebagaimana tertulis dalam draf RUU Sisdiknas versi April 2022, yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lainnya dikembalikan. Agar terakomodir dalam RUU Sisdiknas.

Ditambahkan Lilik, PGRI akan konsisten terus mengawal pembahasan RUU Sisdiknas, agar RUU yang seharusnya menjadi payung hukum perlindungan guru tersebut, bisa benar-benar pro terhadap guru. Bukan hanya dalam kewajiban, akan tetapi juga pro terhadap apa yang menjadi hak-haknya.

BACA JUGA:MAN 1 Cirebon Ajarkan Peserta Didik Cinta Budaya Sejak Dini

Bahkan, kata dia, seluruh guru maupun dosen di tingkat daerah siap menggelar aksi, demi mengawal RUU Sisdiknas agar bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan guru Indonensia.

"Pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen. PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen. Terkait hal itu (turun aksi, red), kami masih menunggu instruksi PB-PGRI," pungkas Lilik. 

Sumber: