PIDP Usulkan Nama-nama Perempuan Pengganti Anies Baswedan

PIDP Usulkan Nama-nama Perempuan Pengganti Anies Baswedan

Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Suharti.--

RAKYATCIREBON.ID, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyertakan nama perempuan sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI.

Menurut Gilbert, tiga nama yang diajukan DPRD DKI adalah laki-laki dan sosok yang ramai beredar di publik sebagai pengganti Anies Baswedan pun merupakan pria.

“Melihat semua calon yang berasal dari DPRD adalah laki-laki, maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon dari pihak Kemendagri,” ucap Gilbert dalam keterangannya, Senin (19/9).

Anggota Komisi B DPRD DKI itu menuturkan nama perempuan yang masuk sebagai calon Pj gubernur harus mengerti tentang pemerintahan dan dinamika di Jakarta.

“Mereka yang sudah pernah bekerja di Jakarta akan lebih mudah bekerja dan tidak butuh waktu adaptasi,” kata dia. Gilbert lalu menyebutkan dua perempuan yang bisa disertakan dalam nama calon Pj gubernur DKI.

Yang pertama, Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Suharti yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Suharti.

Sosok kedua Irjen Kemendikbud dan Ristek Chatarina Girsang. Gilbert mengatakan Chatarina punya rekam jejak baik.

Terlebih, Chatarina juga pernah menjabat sebagai Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DKI sebagai barometer untuk daerah lain sebaiknya memberikan contoh soal ini. Pilihan akhir tentu di tangan presiden, tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan," tuturnya.

Adapun, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria bakal berakhir pada 16 Oktober 2022. Saat ini, ada tiga nama calon Pj Gubernur DKI yang akan menggantikan Anies Baswedan usulan DPRD DKI.

Tiga nama tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. (mcr4/jpnn/rakcer)
 

Sumber: