Walikota Pahami Ancaman LPM

CIREBON, RAKYATCIREBON.ID - Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH angkat bicara mengenai keresahan LPM dan para Ketua RW di Kota Cirebon akibat kebijakan efisiensi anggaran yang menyasar program pemberdayaan di tingkat bawah. Bahkan, keresahan itu mereka ungkapkan dalam bentuk protes dan ancaman boikot.

Menurut Azis, ia pun mengerti dan memahami kegundahan LPM dan para ketua RW. Mereka merasa kecewa karena persiapan panjang dari proses perencanaan, namun saatnya dilaksanakan, malah tidak sesuai harapan dan ekspektasi.

Azis merespons positif tuntutan-tuntutan yang disampaikan LPM dan para ketua RW. Dirinya merasa, saat ini masyarakat tengah mengingatkan dirinya sebagai kepala daerah untuk tetap berjuang demi kepentingan masyarakat.

"Itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya untuk memberikan masukan kepada pemkot. Untuk bagaimana kita bisa mengakomodir hasil Musrenbang secara maksimal. Jadi itu (Tuntutan LPM dan Ketua RW, red) saya anggap sebagai masukan," ungkap Azis.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Warning Pemkot Cirebon, Tegas Terhadap Pengembang yang Belum Serah Terima PSU

Mengenai ancaman yang disampaikan LPM dan para ketua RW untuk memboikot tahapan perencanan pembangunan melalui proses Musrenbang tahun 2023, untuk pelaksanaan tahun 2024, Azis pun berhusnudzon bahwa itu merupakan bentuk ketegasan LPM dan para Ketua RW dalam memperjuangkan pembangunan di Kota Cirebon.

"Ancaman yang mereka sampaikan, saya yakin bukan sesuatu yang kemudian ingin merusak tatanan pemerintahan. Tapi itu bentuk masukan kepada kami penyelenggara pemerintahan agar memperhatikan hasil musrenbang yang sudah disusun," ujarnya.

Namun demikian, kata Azis, pemkot juga perlu memberikan penjelasan bahwa tidak akan mungkin semua hasil musrenbang ini bisa dilaksanakan di tahun yang sama. Penjelasan dimaksud perlu diberikan agar ada kesepahaman. Sehingga semua memahami kondisi anggaran di Kota Cirebon saat ini.

Belum lagi, kata Azis, sumber informasi mengenai rencana pembangunan di Kota Cirebon bukan hanya musrenbang. Sehingga semua masukan perlu dijadikan perhatian.

BACA JUGA:Polisi Tangkap 3 Pelaku Bullying Anak SLB di Cirebon, Perbuatannya Sadis

"Karena sumber informasi tentang bagaimana kita membangun kota, bukan hanya dari musrenbang saja. Tapi dari hasil pantauan-pantauan dinas, DPRD dan masukan dari masyarakat umum yang tidak terakomodir dalam musrenbang. Jadi, semua usulannya akan kita perhatikan, apalagi ini resmi dari masyarakat. Yang tidak mungkin kami lakukan adalah, semua usulan musrenbang terakomodir, itu sulit. Karena tadi, sumber info tentang pembangunan bukan hanya bersumber dari musrenbang, tapi ada dari unsur-unsur yang lain," paparnya.

Ditambahkan Azis, dari mana pun sumber informasi mengenai rencana pembangunan di Kota Cirebon, maka semua harus dipertimbangkan. Karena tujuannya dipastikan untuk kemajuan dan kebaikan Kota Cirebon.

"Seberapa besar pembangunan Kota Cirebon secara keseluruhan yang bisa dilaksanakan setiap tahun, itu yang penting. Karena sumber dari musrenbang, hasil reses dewan, sumber dari evaluasi program perangkat daerah, muaranya sama. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon," imbuh Azis. 

Sebelumnya, tuntutan para LPM serta paguyuban ketua RW terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Cirebon, terus mengalir. Kali ini, disuarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kamis (22/9) kemarin.

Sumber: