15 Oktober Pendataan Regsosek Serentak
REGSOSEK. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, H Satori bersama Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi membuka pelatihan petugas Regsosek. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON--
RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistika (BPS) akan turun ke masyarakat melakukan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Tahapannya sudah diawali dengan pelatihan petugas pendataan yang sudah dimulai sejak tanggal 22 September sampai 13 Oktober mendatang.
Di Kabupaten Cirebon, BPS merekrut sedikitnya 3.798 petugas yang nantinya akan turun untuk melakukan pendataan Regsosek. Saat ini, mereka tengah mengikuti pelatihan di salah satu hotel di Kota Cirebon, dimulai dari Kamis (06/10) kemarin.
Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi menyampaikan, di Kabupaten Cirebon, ada 3.798 petugas yang siap untuk turun melakukan pendataan, dimana setiap petugas nantinya akan mendata 250 KK.
"Untuk kabupaten, jumlah petugas 3798 petugas, pelatihannya ada delapan gelombang, tersebar di 7 pusat pelatihan, dan kita laksanakan di Kota Cirebon, nanti penempatan sesuai domisili, karena setiap petugas akan mendata 250 KK," ungkap Judiharto, kemarin.
Pendataan Regsosek sendiri, dijelaskan Judiharto, serentak akan mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober, dan selama sebulan akan berlangsung sampai tanggal 14 November mendatang.
"Petugas yang kami rekrut akan memperlihatkan surat tugas resmi dari BPS, seperti tujuannya, satu data program perlindungan sosial, setiap kuesioner akan ada 80 variabel, mereka akan datang secara door to door, mendatangi sekitar 758 ribu KK," jelas Judiharto.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Partai Nasdem, H Satori menambahkan, DPR-RI memang mendorong BPS nasional untuk menyelenggarakan pendataan Regsosek. Dorongan in berdasarkan berbagai temuan dilapangan, karena masih adanya data ganda dari setiap penyaluran bansos.
"Pendataan Regsosek ini kami dorong dalam rangka memininalisir data ganda sosial ekonomi masyarakat, karena terkadang, Kementerian dan Lembaga memiliki data masing-masing, sehingga ada yang tumpang tindih," ungkap H Satori.
Maka dari itu, pada tahun 2022 ini, DPR-RI mendorong BPS untuk turun melakukan pemutakhiran data, dan pelatihan petugas Regsosek kemarin menjadi salahsatu rangkaiannya.
Kepada masyarakat, H Satori pun berpesan agar saat petugas datang, berikan data selengkap-lengkapnya, dan sejujur-jujurnya, agar kedepan, target satu data untuk semua program pemerintah bisa terwujud.
"BPS kita support anggarannya, melakukan pendataan agar tidak sampai data ganda atau tumpang tindih. Saya meminta kepada masyarakat berikan data kependudukam sejujur-jujurnya, jangan sampai menutup-nutupi, kalau kondisi ekonomi lemah sampaikan lemah, kalau kuat sampaikan kuat, karena saya menemukan banyak bansos, di bawah yang menerima banyak yang mampu, penerima itu itu lagi," kata H Satori. (sep)
Sumber: