Sekda Segera Panggil DPUTR Kota Cirebon, Belum Terima Laporan Soal Pembatalan Tender

Sekda Segera Panggil DPUTR Kota Cirebon, Belum Terima Laporan Soal Pembatalan Tender

BELUM DAPAT LAPORAN. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi akan memanggil DPUTR terkait gagal lelang dua proyek besar, karena hingga sekarang DPUTR belum menyampaikan laporan resmi. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON --

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Status tender dua pekerjaan fisik bernilai fantastis, berupa peningkatan jalan, trotoar dan drainase yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), tengah menjadi sorotan.

Status keduanya yang batal dan gagal sontak menjadi perbincangan. Bahkan, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH pun langsung mengklarifikasi. Dan menyampaikan bahwa tender akan segera ditayangkan ulang dalam waktu dekat.

Namun sampai Rabu (12/10) kemarin, di laman LPSE Jabar, tender kedua proyek fisik tersebut masih sama, dan belum ada perubahan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menyampaikan, pihaknya akan memberikan penekanan khusus untuk pihak DPUTR. Mengingat waktu terus berjalan. Jika tidak segera, dipastikan ada keterlambatan. Dan pekerjaan tidak akan selesai sampai waktu tahun anggaran berakhir.

“Ada penekanan khusus untuk PU. Bentuk penekanannya, saya minta kalau sudah ada di RKA, apalagi sudah ada keputusan DPRD, langsung ditenderkan. Dan untuk status kemarin yang menjadi perbincangan, secara khusus belum ada laporan resmi ke kami dari DPUTR,” ungkap Agus kepada Rakyat Cirebon.

Maka dari itu, untuk memastikan kondisinya, lanjut Agus, Sekretariat Daerah akan memanggil DPUTR serta seluruh pihak terkait untuk meminta penjelasan soal proses tender yang menjadi sorotan tersebut. “Minggu depan kita panggil lah,” lanjut Agus.

Secara ideal, dijelaskan Agus, semua jenis pekerjaan yang anggarannya masuk dalam perubahan APBD tahun 2022, sepanjang sudah ada di RKA APBD perubahan, bisa untuk langsung ditenderkan, dan tidak perlu dibatalkan.

Untuk perjalanan proses perubahan APBD sendiri, kata Agus, jika melihat jadwal, DPA itu ditetapkan di pertengahan Oktober. Karena saat ini evaluasi gubernur baru turun. Lalu secepatnya akan disampaikan kepada DPRD, yang tindak lanjutnya dengan tanggapan.

“Setelah itu baru kemudian kita minta keputusan pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada provinsi. Untuk bisa dapat nomer register untuk Perda Perubahan APBD. Minggu depan lah mulai efektif, kalau semua bisa lancar. Jadi silakan temen-temen lakukan proses lelang. Nah, untuk kontraknya setelah DPA ditetapkan,” jelas Agus.

Ditanya mengenai waktu yang hanya tinggal dua bulan setengah menuju tutup buku tahun anggaran, namun saat ini proyek fisik bernilai cukup besar masih berkutat di dapur lelang, Agus pun mengatakan bahwa tim teknis sudah membuat perhitungan.

“Teman-teman teknis sudah bisa melihat. Pekerjaan mana yang memang secara limitasi waktu itu bisa dilaksanakan, dengan sisa waktu yang ada. Jadi, tolong perhatikan waktunya. Kalau baru lelang kan gak kekejer lah,” ujarnya.

Secara spesifik mengenai dua proyek yang tendernya menjadi sorotan, lagi-lagi, ia pun tidak berbicara banyak, dan menunggu SKPD terkait menyampaikan laporan.

“Enggak tahu belum ada laporan. Saya tidak hafal item pekerjaan secara teknisnya. Cukup atau tidak cukupnya waktu, itu tanyakan di DPUTR. Saya minta, kalau sudah ada di RKA, apalagi sudah ditetapkan persetujuan dewannya, tinggal evaluasi gubernur, itu bisa naik lelangnya. Prinsipnya itu, nanti kontraknya setelah DPA turun,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Irawan Wahyono SPd MPd mengatakan, memang ada penyesuaian anggaran pada dua proyek tersebut. Sehingga ia bersurat agar salah satu tender dibatalkan.

"Bukan tidak jadi, maksudnya ada perubahan. Tapi tetap ada pekerjaan. Ini kan masuk periode APBD perubahan. Tapi nanti dilelang ulang," ungkap Irawan.

Untuk pengerjaan hotmix, pihaknya memang bersurat. Karena ada penyesuaian. Sedangkan untuk yang gagal, penyebab gagal akan dievaluasi dan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, sebelum nanti ditayangkan kembali.

"Pokoknya, kegiatan hotmix, drainase dan trotoar itu tetap ada. Nanti ditayangin lagi. Insya Allah keburu. Waktu pengerjaan bisa 60 hari. Ada perubahan di perencanaan, tergantung di metode kerjanya seperti apa. Lelang ulang kita akan usahakan cepat," kata dia.

Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH langsung bersuara merespons adanya informasi mengenai tender dua proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang di laman LPSE Jabar berstatus batal dan gagal lelang.

Dua proyek tersebut, pertama adalah pekerjaan fisik peningkatan hotmix Jalan Siliwangi dengan nilai HPS Rp1,8 miliar. Pada bagian tahapan tender saat ini berstatus tender batal. Padahal, sudah ada 110 perusahaan yang mengikuti tender untuk proyek ini.

Di sana tertulis pembatalan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran (PA) nomor 602.1/ 1307-BM tanggal 30 September 2022 perihal Permohonan Pembatalan Tender.

Kedua, pekerjaan fisik lanjutan pekerjaan trotoar dan normalisasi drainase Jalan Kartini Siliwangi sampai gapura selamat datang di Jalan Tuparev, pada bagian tahapan berstatus tender gagal. Padahal sudah ada 67 peserta yang ikut tender untuk mengerjakan proyek bernilai Rp17 miliar.

Tender tersebut gagal karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Azis menyampaikan, ia sudah meminta klarifikasi dari SKPD terkait, dan mendapatkan jawaban terkait kondisi tender dua proyek tersebut.

"Ditunda ya, bukan batal. Jadi ditunda, mungkin dalam waktu satu dua hari ini akan ditayangkan kembali. Karena tadi saya langsung periksa, tim sedang menyusun. Saya instruksikan supaya segera ditayangkan lagi," ungkap Azis.

Dijelaskan dia, untuk proyek perbaikan ataupun peningkatan Jalan Siliwangi dan Kartini, ada perubahan nilai dan ada perubahan volume. Namun ia memastikan pekerjaan akan tetap dilakukan.

"Karena itu merupakan apa ya, idola. Saya sangat berharap Kartini-Siliwangi sebagai ikon Kota Cirebon ini muncul di tahun 2022. Anggaran tetap kita habiskan, kalau ngerjain ini tidak cukup waktu, kita ngerjain yang lain. Tapi masih ada dalam trek rencana kerja dokumen kegiatan, tidak akan meleset jauh," jelasnya. (sep)

Sumber: