Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN

 

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka (Bawaslu Majalengka), mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) ‎agar tetap netral pada momen tahun politik memasuki Pemilu 2024 mendatang.

 

Netralitas ASN yang dimaksud yakni tidak berpihak pada partai politik (parpol), tidak berpihak pada pasangan calon, tidak ‎ikut kampanye, sosialisasi, dan lain sebagainya. Hal itu mengingat ASN di wilayah kerja manapun juga harus tetap mengikuti rambu-rambu peraturan dan undang-undang yang mengatur.

 

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, Rd Umar Ma’ruf mengatakan, netralitas ASN harus ‎harus selalu ditunjukkan untuk selalu tidak berpolitik maupun ikut mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres maupun pilkada 2024 mendatang.

 

“Tentunya sosialisasi untuk mengingatkan para ASN ini kita sambut baik. Sebentara lagi kita akan menghadapi pemilu, dinamika di semua jajaran ASN tentunya harus terus diingatkan,” ungkapnya, Kamis, (27/10).

 

Umar menambahkan, ‎tentang netralitas ASN telah diatur dalam UU yang mengatur tentang ASN dan telah mengalami berbagai perubahan. Dalam Undang-Undang ASN tersebut, termaktub bahwa ASN tidak boleh berpolitik, terlebih ikut-ikutan dalam politik praktis.

 

“Jangan sampai ada keberpihakan, baik itu pada parpol maupun pasangan calon atau ikut-ikutan kampanye misalnya. Itu sangat dilarang,” ujarnya.

 

Umar menjelaskan, pada ‎prinsipnya jiwa pengabdian yang tinggi dengan bidangnya masing-masing yang tersebar di setiap OPD maupun tingkat kecamatan, para ASN harus meneguhkan diri tentang netralitasnya.

 

“Larangan-larangan untuk ASN harus dipatuhi dan dijalani oleh para ASN. Jika ada keberpihakan dan terlibat pada politik praktis, maka tentu sudah ada sanksi bagi ASN tersebut,” ungkapnya.

 

Sementara Ketua Bawaslu Majalengka H Agus Asri Sabana mengatakan sosialisasi tentang netralitas ASN memasuki tahun politik 2024 ini diperlukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran.

 

“Pencegahan ini sebagai upaya Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang aman dan jujur. Sehingga tercipta pemilu yang benar-benar sesuai aturan dan perundang-undangan,” ujarnya.

 

Hal senada diungkapkan Anggota Bawaslu Majalengka, Dede Sukmayadi. Dia mengatakan bercermin pada laporan pemilu sebelumnya, Bawaslu RI telah menerima banyak laporan tentang pelanggaran netralitas ASN.

 

“Ada sembilan ratusan lebih pelanggaran netralitas ASN. Itu se-Indonesia. Dalam catat‎an Bawaslu RI, jenis pelanggaran netralitas ASN itu diantaranya muncul dari berbagai kasus seperti memberikan dukungan di sosial media melalui akun-akun pribadi sosmed milik mereka,” ucapnya.

 

Dede menambahkan, kasus pelanggaran netralitas ASN lainnya yakni terlibat dalam kampanye partai politik maupun mengkampanyekan pasangan calon. Serta ada ASN yang mendukung parpol tertentu.

 

“Beberapa kasus lainnya yakni, ASN ikut menghadiri kampanye parpol, ratusan kasus lainya yakni ada pula ASN yang dilaporkan mendukung parpol tertentu,” ujarnya.

Sumber: