Beda Pendapat Sikapi Baliho Terima Kasih ke Jokowi

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA - Meskipun belum memasuki musim kampanye, namun sejumlah baliho bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) mulai marak bermunculan di Kabupaten Majalengka.

Salah satunya baliho yang terpasang di jalan Jatitujuh-Randegan Kulon, Majalengka. Jika dilihat sekilas, baliho-baliho tersebut memiliki background warna hijau pekat serta terdapat foto Presiden Jokowi berkemeja putih. 

Kemudian terdapat juga tulisan 'TERIMA KASIH PAK JOKOWI' dengan ukuran font yang paling besar. Pada bagian bawah terdapat lagi tulisan font lebih kecil 'UNTUK BLT, BSU DAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA'. Selain itu juga ada tulisan 'Subsidi BBM Tepat Sasaran', 'Subsidi untuk Rakyat Kurang Mampu', 'YES.. YES.. YES!!!!'.

Menanggapi fenomena munculnya baliho ucapan terima kasih pada Presiden Jokowi, pengamat politik di Majalengka, Haris Azis Susilo kepada awak media mengatakan bahwa tidak ada permasalahan dengan keberadaan baliho tersebut.

Hal ini menurut Haris, karena memang bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat kurang mampu.  "Secara hukum sah-sah saja sepanjang tidak ada hal yang merugikan pihak lain,” ujarnya, Senin  (14/11).

Haris juga menyebut, keberadaan baliho ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian Bansos tidak berimplikasi terhadap hukum. “Tidak ada masalah,” pungkasnya.

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa atau elemen mana yang memasang baliho ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi tersebut. Sebab dibbawah baliho yang terpasang tidak tercantum logo atau nama siapapun yang mengucapkannya.

Namun hal berbeda datang dari pengamat politik lainnya Ahmad Basyar. Kritik terhadap pemasangan baliho yang memuat gambar dan pesan dari tokoh-tokoh politik di tengah tidak stabilnya ekonomi, dinilai bisa menjadi sekadar nyinyiran yang tidak berujung. Ini lantaran kritik tersebut didasari oleh pendirian moral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, soal dana pemasangan baliho tokoh publik yang lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.

 “Ini kan kata-kata yang seolah-olah punya pendirian moral, tetapi pendirian moral ini sulit untuk dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ahmad  lalu menganalogikan pemasangan baliho dengan kebutuhan seseorang terhadap pakaian baru dan kebutuhan pokok lainnya. Menurut dia, yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan baliho politik ini cuma dua, yakni apakah pemasangannya di tempat resmi yang diizinkan pemerintah daerah setempat dan apakah pemasangan baliho tersebut membayar pajak.

“Namun diluar dua hal itu, hanya masalah empati dan etika saja,” ujarnya. (hsn)

Sumber: