BUMDes Disebut Survive, Jika Tak Lagi Butuh Dana Desa

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Mayoritas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cirebon belum sehat. Belum banyak yang bisa survive dan bergerak serta menghasilkan penghasilan.

Untuk bisa memaksimalkannya, perlu pembenahan. Hal itu  disampaikan Ketua DPD Forum Bumdes Indonesia Kabupaten Cirebon, Ikfal Al Fazri, ketika ditemui Rakyat Cirebon, usai melangsungkan pelantikan di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (20/3).

Menurut dia, banyak hal yang akan dibenahi dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Cirebon. Salah satunya peningkatan kapasitas tata kola kemajuan BUMDes. Dibutuhkan sinergitas antar Pemdes dan BUMDes.

Saat ini, BUMDes di Kabupaten Cirebon mulai ditata kembali agar menghasilkan provit. Sebab, pengembangan BUMDes sendiri sejauh ini belum maksimal. Jika dibandingkan dengan BUMDes di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, BUMDesnya mempunyai pendapatan diatas Rp10 miliar.

"Bahkan, BUMDes disana tidak butuh lagi yang namanya dana desa. Betapa tidak, pendapatan yang dihasilkan bumdes diatas Rp10 miliar," paparnya.

Sejauh ini, lanjut Ikfal, Bumdes yang dinyatakan sehat di Kabupaten Cirebon hanya dikisaran angka 100 an dari 412 BUMDes yang ada. 100 Bumdes yang berjalan secara administrasi dan pengelolaannya baik.

"Dari 100 BUMDes itu, potensi yang dimiliki bervariasi. Bahkan, pendapatan mereka sudah Rp100 juta lebih. Semua BUMDes di Kabupaten Cirebon saat ini posisinya sedang merintis. Ingin seperti bumdes di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogjakarta," katanya.

Pasalnya, pendapatan BUMDes di sana sudah miliaran, bahkan menyentuh angka Rp10 miliar. "Kita iri, ingin seperti mereka. Karena itu, segala sesuatu untuk mendongkrak pendapatan bumdes akan ditempuh. Dengan melakukan berbagai inovasi," tandasnya.

Karenanya, kata dia pelantikan forum BUMDes Kabupaten Cirebon periode 2022-2027 diisi dengan dialog kemerdekaan, dengan menghadirkan para tokoh nasional. Untuk memotivasi para pengurus.

Diantaranya, Komisaris PT POS Indonesia, Staf Khusus Kemendes PDT, Staf Ahli Kemendes PDT, Ketua DPN Forum Bumdes Indonesia, dan Direktur Bumdes Kaduela.

"Secara nasional semuanya ada program kerjasama dengan BUMDes. Sehingga kami bisa berkolaborasi agar BUMDes Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan maju," ujar Ikfal.

Menurutnya, dibentuknya BUMDes disemua desa karena sebuah tuntutan. Sebab, APBDes yang dicairkan dari Provinsi Jawa Barat harus ada penyertaan pembentukan bumdes dan badan hukum Bumdes.

"Maka, kami berharap dengan terbentuknya forum BUMDes program-program dari kementerian Desa bisa mampu meningkatkan program-program kerja yang bisa maksimal untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa," pungkasnya. (zen)

Sumber: