Kondisi Mako Damkar Disidak, Sekda Rekomendasikan Peremajaan Segera

RAKYATCIREBON.ID, KESAMBI - Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon yang memprihatin mulai mendapatkan perhatian.

Senin (10/07) pagi, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi sidak langsung meninjau kondisi bangunan gedung DPKP di kawasan perkantoran Bima, yang bisa dikatakan sangat jauh dari representatif sebagai kantor.

Usai sidak, Agus pun merekomendasikan perbaikan, dan memastikan bahwa sejumlah sarana dan prasarana kantor DPKP akan dilakukan peremajaan.

Diantaranya, setelah dicek, beberapa bagian kantor langsung direkomendasikan peremajaan, seperti bagian kanopi depan kantor, puluhan tempat tidur di kamar siaga petugas Damkar hingga penambahan jumlah Alat Pelindung Diri (APD).
"Saya hari ini melihat langsung, kondisi kantor Damkar di kawasan Bima. Setelah mengecek beberapa sarana dan prasarana yang ada, memang ini cukup memprihatinkan, sejumlah sisi kita rekomendasikan untuk perbaikan," ungkap Agus, Senin (10/07).

Sekda pun meminta Kepala DPKP untuk menginventarisir bagian-bagian sarpras yang harus diperbaiki segera, serta kelengkapan-kelengkapan apa yang perlu dilengkapi, untuk diusulkan, yang kemudian, pihaknya di TAPD akan mempertimbangkan kondisi keuangan, serta skala prioritas yang ada.

"Saya minta pak Kadis untuk segera membuat usulan. Akan kami lakukan sesegera mungkin prosesnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan mempertimbangkan juga skala prioritas," kata Agus.

Sementara itu, Kepala DPKP Kota Cirebon, Adam Nuridin mengatakan, sesuai dengan interuksi Sekda, pihaknya akan menginventarisir, dan menghitung kebutuhan mendesak, dari sarpras dan perlengkapan DPKP.

"Kita akan menghitung mas, nanti kita laporkan ke pa Sekda," ungkap Adam.

Sarpras sendiri, kata dia, beberapa yang disoroti Sekda, seperti tempat tidur mes, hingga APD yang masih kurang. Bahkan, untuk APD petugas, dari kebutuhan 80 unit APD, yang siap dan ready hanya 20 unit saja.

"Yang siaga cuma 20 (APD. Red), kita kebutuhan sampai 80," ujar Adam.

Yang direkomendasikan Sekda, ditambahkan Adam, hanya seputar sarpras dan kelengkapan saja, tidak sampai kondisi armada pemadam kebakaran dan gedung perkantoran.

Untuk perkantoran sendiri, karena memang harus bangun ulang, maka pengajuan dilakukan ke Provinsi.
"Kalau gedung, kita mengajukan ke Provinsi, karena APBD kota hanya bisa untuk rehab, sedangkan gedung kita harus dibangun, bukan direhab," kata Adam. (sep)

Sumber: