'Money Politics' Masih Menghantui Pemilu, Akademisi Dorong Pembentukan Tim Saber

Tanpa meniadakan fungsi Bawaslu yang bertugas mengawasi Pemilu, Dudung menilai, Bawaslu sementara ini terlihat tegas, namun konsekuensi yang diberikan hanya sebatas sanksi administrasi.

Begitu juga adanya sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu dan unsur APH, masih bertugas secara umum.

Sedangkan yang ia maksud, adalah tim saber yang khusus memberantas money politics.

"Bawaslu sudah bagus, sentra Gakkumdu juga, tanpa mengecilkan fungsi Bawaslu, saya kira harus ada tim Saber Money Politics. Seperti dulu ada forum Rektor, itu lebih efektif saya kira," kata Dudung. 

Senada, sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati juga pernah mengemukakan wacana serupa.

Terlebih, menurut Fitria, perubahan Dapil pada Pemilu Kota Cirebon, akan membuat persaingan begitu ketat, dan potensi maraknya praktek money politic selama pelaksanaan kampanye, maupun pada masa tenang semakin tak bisa dihindari, karena persaingan yang begitu nyata.

"Kalau untuk Pileg 2024, tantangannya itu adalah money politics yang beredar di masyarakat. Sekarang ini dengan adanya 5 dapil di Kota Cirebon semakin kencang praktek money politics. Makanya PDI Perjuangan dari awal itu adalah menginginkan Pemilu secara tertutup. Nah, dengan pemilu terbuka ini otomatis itu akan banyak money politik yang berkeliaran, salah satunya adalah praktek 'serangan fajar'," ungkap Fitria.

Untuk mengantisipasi potensi praktek tersebut, lanjut Fitria, ia menyarankan agar pemerintah hadir, dan bergerak untuk membentuk Satgas Anti-Money Politics, atau oleh akademisi dibahasakan sebagai tim Saber Money Politics.

"Saran saya sebaiknya ini dibuat Satgas anti money politics yang independen. Partai bisa saja membuat satgas anti money politics ini, tapi alangkah lebih eloknya itu dibuat oleh pemerintah agar netral," kata Fitria. (sep)

Sumber: