Ini Alasan FPPP Menolak Persetujuan KUA PPAS 2024

F-PPP berpandangan, untuk apa mengesahkan struktur anggaran untuk 2024, sedangkan realisasi tahun anggaran berjapan saja masih banyak PR.

"BPJS ini menyangkut langsung masyarakat, jaminan kesehatan mereka. Untuk apa mengejar UHC kalau sisi anggarannya tidak disiapkan," kata dr Doddy.

Maka, selanjutnya, ditambahkan dr Doddy, F-PPP akan melihat sejauh mana keseriusan Pemkot untuk menindaklanjuti catatan-catatan DPRD tersebut, khususnya soal tunggakan BPJS.

"Katanya itu (penyelesaian tunggakan BPJS. Red) akan masuk di pembahasan APBD Perubahan, kita lihat saja," imbuh dr Doddy.

Sebagaimana diketahui, saat menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS 2024.

Sebelum diambil persetujuan, Wakil Ketua DPRD, Fitria Pamungkaswati menyampaikan tiga poin catatan untuk Pemkot, khususnya mengenai laporan realisasi program dan anggaran di tahun berjalan, untuk segera diselesaikan.

Diantaranya, DPRD mendorong Pemkot untuk segera menyelesaikan, dan membayarkan tunggakan BPJS, agar masyarakat Kota Cirebon bisa tetap terjamin kesehatannya.

Kemudian, DPRD juga meminta kepada Pemkot, untuk menseriusi, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, pokir melalui anggaran APBD yang sampai hari ini belum terealisasi, diharapkan DPRD segera direalisasikan.

Terakhir, DPRD juga meminta kepada Pemkot untuk segera memberikan hak, atau gaji para honorer di Kota Cirebon yang belum terbayarkan.

"Ada tiga catatan dari kami, untuk segera diselesaikan," kata Fitria. (sep)

Sumber: