KPU Jabar Targetkan 85 Persen Partisipasi Pemilih

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON -- KPU Jawa Barat menargetkan jumlah partisipasi pemilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti diangka 85 persen. Angka itu, melebihi dari target nasional. 

"Kita KPU Jabar, menargetkan 85 persen pertisipasi pemilih kita. Lebih tinggi dari target nasional yang diangka 80 persen," kata Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni SPt MM. 

Itu disampaikan Umi, usai membuka Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Terpadu pengelolaan logistik dan keuangan untuk Pemilu 2024 bagi KPU Kabupaten/Kota dan PPK se Jawa Barat di salah satu hotel kawasan Jl Brigjend Dharsono By Pass, Kedawung, Selasa (12/12).

Tingginya terget tersebut, menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Makanya kata Umi, seluruh penyelenggara pemilu harus solid, dan kompak dalam mensukseskan pemilu. "Dan kita optimis, bisa meraih target tersebut. Asal semua solid," imbuhnya. 

Saat ini jumlah badan adhoc penyelenggara pemilu di Jawa Barat lebih dari 1,3 juta. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, pihaknya meminta seluruh badan adhoc dapat bersinergi bersama dengan semua stakeholder. 

Menurutnya, banyak cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya menyisir wilayah di Jawa Barat yang terdiri dari 27 kota/kabupaten. Luasnya wilayah Jawa Barat, sosialisasi juga tidak mesti dilakukan melalui tatap muka. 

"Untuk bersosialisasi berkegiatan kita juga menggunakan media-media yang hari ini menyasar pada pemilih pemula, karena 43 persen pemilih pemula kita itu, merupakan partisipasi di pemilu 2019 kemarin," katanya. 

Sebagaimana diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Barat totalnya mencapai 35.714.901 orang. Itu tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Jumlahnya terbanyak di Indonesia. Kalau dipersentasekan jumlah pemilih di Jabar ada diangka 17 persen. 

Umi juga menhelaskan tahapan pemilu 2024 ini beririsan dengan pilkada. Meski demikian, pihaknya meyakini semua penyelenggara pemilu disemua tingkatan bisa mengkoordinir pelaksanaan pemilu. Sehingga hajat bersama ini bisa dituntaskan. 

"Hari ini kita masih menggunakan regulasi pilkada serentak di November 2024. Tapi masih menunggu regulasi terbaru. Meski demikian, secara anggaran kita sudah siap. Karena kita sudah menandatangani NPHD," katanya.

Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Ari Nazarudin menyampaikan, saat ini pihaknya sedang disibukkan dengan logistik.

Sesuai dengan rencana, untuk pengadaan logistik tahap 1 yang terdiri dari kotak suara, segel, tinta, segel plastik sudah selesai terdistribusikan. 

"Di bidang kita sekarang memasuki pengadaan logistik tahap 2 yang terdiri dari surat suara caleg dari semua jenis. Sedangkan untuk surat suara pilpres lagi berproduksi," pungkasnya. (zen)

Sumber: