Harga Garam hingga Infrastruktur Buruk, Aspirasi Dikeluhkan Warga Saat Reses Dewan

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Masalah harga garam, kelangkaan pupuk, hingga infrastruktur rusak menjadi keluhan utama yang disampaikan warga dalam reses anggota DPRD Kabupaten Cirebon, HR Cakra Suseno SH, di daerah pemilihannya (Dapil), kemarin (22/11). 

Reses adalah momen penting bagi anggota dewan untuk menyerap dan membawa aspirasi masyarakat ke tingkat legislatif. Dalam kunjungannya ke berbagai titik, Cakra mengungkapkan bahwa sejumlah masalah mendesak disuarakan oleh warga.

Misalnya seperti petambak garam yang tertekan akibat harga garam yang tidak stabil. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) garam, sehingga harga lebih banyak dikendalikan oleh tengkulak.

“Harga garam selama ini tidak berpihak kepada petambak. Tanpa regulasi harga yang jelas, posisi petambak lemah dan sulit mendapatkan keuntungan yang layak,” kata Cakra.

Politisi Gerindra itu menambahkan, kondisi ini semakin diperburuk oleh banjirnya garam impor yang menekan harga garam lokal. “Ini masalah serius yang butuh solusi segera,” tegasnya.

Selain itu, petani padi juga mengeluhkan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap mengganggu produktivitas. Menurut Cakra, persoalan ini sudah lama terjadi, namun belum ada langkah nyata dari pemerintah.

“Kelangkaan pupuk menjadi momok klasik bagi petani. Padahal, pupuk adalah kebutuhan vital untuk meningkatkan hasil panen,” ujar Cakra.

Kerusakan saluran irigasi dan jalan usaha tani memperparah kondisi. Irigasi yang tidak berfungsi maksimal menyebabkan pengairan sawah terganggu, sementara jalan rusak menyulitkan akses petani ke lahan atau pasar.

Masalah infrastruktur juga menjadi isu yang dominan. Jalan-jalan rusak di berbagai wilayah tak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan.

“Perbaikan jalan harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik adalah kunci bagi peningkatan ekonomi warga,” ujar Cakra.

Kemudian minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di pedesaan pun menjadi persoalan yang dikeluhkan. Warga resah, mereka khawatir kurangnya lampu jalan meningkatkan risiko tindak kriminal.

“Pemerintah daerah harus segera menambah PJU untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama di malam hari,” imbuhnya.

Di sektor pelayanan publik, warga mengeluhkan sulitnya mengakses layanan BPJS Kesehatan. Masalah administrasi dan buruknya fasilitas kesehatan sering menjadi penghalang bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak.

“BPJS Kesehatan perlu diperbaiki. Kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi tanpa kendala,” tegas Cakra.

Keluhan lain datang dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merasa kurang mendapat perhatian pemerintah. Warga berharap ada program konkret untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terutama bagi UMKM di pedesaan.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) VII itu pun berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi yang diterimanya selama reses. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Semua keluhan ini sudah saya catat. Saya akan pastikan masalah ini dibahas di DPRD agar solusinya cepat terealisasi,” pungkasnya. (zen)

Sumber: